Presiden Joko Widodo diminta tidak memilih calon Panglima TNI seperti Jenderal Gatot Nurmantyo. Sebab, selama menjabat Panglima, Gatot dinilai banyak melakukan manuver politik di luar tugas dan fungsi sehingga menimbulkan kegaduhan.
Saran ini disampaikan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institute, ICW dan Lingkar Madani Indonesia dalam konferensi pers di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (13/11/2017). Pernyataan tersebut terkait Gatot yang akan memasuki pensiun awal Maret 2018.
"Pengalaman dari dinamika politik sebelumnya, terutama akibat akrobat akrobat politik yang dilakukan oleh Panglima TNI sekarang ini (Gatot Nurmantyo) harus menjadi catatan Presiden Jokowi dalam memilih Panglima TNI baru," kata Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri.
Menurut dia sosok Panglima TNI ke depan tak hanya harus memiliki komitmen pembangunan kekuatan pertahanan yang maju dan kuat saja, melainkan juga berkomitmen untuk reformasi keamanan yang dimandatkan reformasi 1998. Sebab mandat reformasi keamanan sampai sekarang belum direalisasikan.
"Kita juga butuh sosok Panglima TNI yang punya integritas dan fokus pada fungsi serta tugasnya. Bukan sosok yang melakukan langkah-langkah bersifat politis di ranah publik," ujar dia.
Selain itu, pengganti Gatot yang akan pensiun empat bulan lagi harus sosok yang bisa meningkatkan profesionalitas TNI. Jangan sampai Panglima TNI yang baru ikut berpolitik, mengingat tahun akan ada Pilkada Serentak dan persiapan menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.
"Apalagi ke depan Indonesia akan menghadapi penyelenggaraan politik elektoral (Pemilu), mulai dari Pilkada kemudian setelah itu Pileg dan Pilpres 2019. Tentu masyarakat butuh figur Panglima TNI yang tegas, yang punya komitmen untuk menjaga netralitas di tengah dinamika politik," kata dia.
Saran ini disampaikan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institute, ICW dan Lingkar Madani Indonesia dalam konferensi pers di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (13/11/2017). Pernyataan tersebut terkait Gatot yang akan memasuki pensiun awal Maret 2018.
"Pengalaman dari dinamika politik sebelumnya, terutama akibat akrobat akrobat politik yang dilakukan oleh Panglima TNI sekarang ini (Gatot Nurmantyo) harus menjadi catatan Presiden Jokowi dalam memilih Panglima TNI baru," kata Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri.
Menurut dia sosok Panglima TNI ke depan tak hanya harus memiliki komitmen pembangunan kekuatan pertahanan yang maju dan kuat saja, melainkan juga berkomitmen untuk reformasi keamanan yang dimandatkan reformasi 1998. Sebab mandat reformasi keamanan sampai sekarang belum direalisasikan.
"Kita juga butuh sosok Panglima TNI yang punya integritas dan fokus pada fungsi serta tugasnya. Bukan sosok yang melakukan langkah-langkah bersifat politis di ranah publik," ujar dia.
Selain itu, pengganti Gatot yang akan pensiun empat bulan lagi harus sosok yang bisa meningkatkan profesionalitas TNI. Jangan sampai Panglima TNI yang baru ikut berpolitik, mengingat tahun akan ada Pilkada Serentak dan persiapan menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.
"Apalagi ke depan Indonesia akan menghadapi penyelenggaraan politik elektoral (Pemilu), mulai dari Pilkada kemudian setelah itu Pileg dan Pilpres 2019. Tentu masyarakat butuh figur Panglima TNI yang tegas, yang punya komitmen untuk menjaga netralitas di tengah dinamika politik," kata dia.
