Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginginkan birokrasi di ibu kota berjalan dengan baik. Untuk mewujudkan tekadnya tersebut, Anies memberikan pengarahan kepada lima wali kota, bupati Kepulauan Seribu, 44 camat, dan 267 lurah.
Dalam pengarahan itu, Anies menjelaskan kepada perangkat pemerintahan yang hadir poin yang harus segera dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan.
"Kami ingin agar birokrasi di Jakarta itu berjalan dengan baik, karena ada sistem yang memungkinkan mereka untuk bisa kinerjanya baik dan diawasi dengan baik," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (13/11/2017).
Anies meminta displin PNS DKI ditegakkan. Pegawai juga diingatkan untuk tidak melakukan praktek pungli atau pungutan liar dan dilarang menerima gratifikasi atau hadiah apa pun.
"Lalu pelayanan publik harus dijalankan secara tepat waktu, responsif, kemudian tidak ada keterlambatan, apalagi dalam situasi darurat. Kemudian tidak bisa ada masalah dibiarkan atau tidak diselesaikan secara institusional," kata Anies.
"Jadi prinsip-prinsip tadi saya tegaskan 10 hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian juga hal-hal yang mereka harus kerjakan," Anies menambahkan.
Bagi PNS yang melanggar, Anies akan memberikan peringatan keras. Peringatan bukan hanya diberikan ke PNS yang melakukan pelanggaran, akan tetapi juga kepada atasan langsung PNS yang melanggar tersebut.
"Teguran bukan saja yang melanggar, tapi juga atasannya langsung, dan satu atasan di atasnya. Supaya pengawasan atas kedisiplinan bukan sekadar dijalankan oleh gubernur, wakil gubernur, atau sekda, tapi pengawasan itu bergerak sebagai sebuah sistem," kata Anies.
"Kedisiplinan menjadi sesuatu yang dilakukan rutin, reguler. Dan sistem ini akan kami lakukan sesegera mungkin," tambahnya.
TERPOPULER
