Surat pemberitahuan Setya Novanto tak bisa menghadiri pemeriksaan diterima Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (15/11/2017), pagi. Tadinya, Novanto akan diperiksa sebagai tersangka perkara dugaan korupsi KTP elektronik.
"Baru saja kami mendapat informasi, pagi ini diterima surat pengacara SN bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.
Alasan Novanto tidak memenuhi panggilan karena masih menunggu keputusan keputusan Mahkamah Konstitusi atas pengajuan judicial review dua pasal dalam UU KPK. Pasal 46 ayat 1 dan 2 serta Pasal 12. Pasal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 20A UUD 1945 yang mengatur hak imunitas anggota dewan.
Febri menekankan proses hukum di KPK acuannya KUHAP, UU tentang Tipikor, dan UU tentang KPK. Jadi, kata dia, sekalipun ada bagian dari UU tersebut yang diuji di MK, hal tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
"Apalagi ada penegasan di Pasal 58 UU MK. Maka dalam penanganan kasus KTP elektronik ini, kami akan berjalan terus," ujar Febri.
Dalam penegakan hukum, KPK punya tanggungjawab untuk menegakkan hukum secara adil dan berlaku sama pada semua orang. Jangan sampai ada kesan hukum tidak bisa menyentuh orang-orang tertentu.
"Apalagi jika ada yang mengaitkan dengan pemahaman bahwa imunitas berarti kekebalan hukum tanpa batas," kata Febri.
Febri mengatakan meskipun hak imunitas disebut di UUD 1945, uraian lebih lanjut harus dibaca pada Pasal 80 dan Pasal 224 UU MD3.
"Jelas sekali pengaturan hak imunitas terbatas untuk melindungi anggota DPR yang menjalankan tugas. Tentu hal itu tidak berlaku dalam hal ada dugaan tindak pidana korupsi. Karena melakukan korupsi pasti bukan bagian dari tugas DPR. Mari kita jaga lembaga terhormat ini," kata Febri.
"Baru saja kami mendapat informasi, pagi ini diterima surat pengacara SN bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.
Alasan Novanto tidak memenuhi panggilan karena masih menunggu keputusan keputusan Mahkamah Konstitusi atas pengajuan judicial review dua pasal dalam UU KPK. Pasal 46 ayat 1 dan 2 serta Pasal 12. Pasal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 20A UUD 1945 yang mengatur hak imunitas anggota dewan.
Febri menekankan proses hukum di KPK acuannya KUHAP, UU tentang Tipikor, dan UU tentang KPK. Jadi, kata dia, sekalipun ada bagian dari UU tersebut yang diuji di MK, hal tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
"Apalagi ada penegasan di Pasal 58 UU MK. Maka dalam penanganan kasus KTP elektronik ini, kami akan berjalan terus," ujar Febri.
Dalam penegakan hukum, KPK punya tanggungjawab untuk menegakkan hukum secara adil dan berlaku sama pada semua orang. Jangan sampai ada kesan hukum tidak bisa menyentuh orang-orang tertentu.
"Apalagi jika ada yang mengaitkan dengan pemahaman bahwa imunitas berarti kekebalan hukum tanpa batas," kata Febri.
Febri mengatakan meskipun hak imunitas disebut di UUD 1945, uraian lebih lanjut harus dibaca pada Pasal 80 dan Pasal 224 UU MD3.
"Jelas sekali pengaturan hak imunitas terbatas untuk melindungi anggota DPR yang menjalankan tugas. Tentu hal itu tidak berlaku dalam hal ada dugaan tindak pidana korupsi. Karena melakukan korupsi pasti bukan bagian dari tugas DPR. Mari kita jaga lembaga terhormat ini," kata Febri.
