Suara.com - Presiden Guatemala, Jimmy Morales, pada Minggu (24/12/2017) mengatakan bahwa dia telah memberikan instruksi untuk memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem. Ini dilakukan beberapa hari setelah pemerintahnya mendukung Amerika Serikat (AS) mengenai status kota tersebut.
Dalam sebuah postingan singkat di akun Facebook resminya, Morales mengatakan bahwa dia memutuskan memindahkan kedutaannya tersebut dari Tel Aviv setelah berbicara dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Minggu.
Awal bulan ini, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang membalikkan kebijakan AS selama beberapa dekade. Keputusan tersebut membuat kemarahan dunia Arab, juga sejumlah sekutu Barat.
Status Yerusalem merupakan salah satu halangan paling sulit untuk mencapai kesepakatan damai antara Israel dan Palestina yang menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka. Masyarakat internasional sendiri tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh kota tersebut, yang merupakan tempat suci bagi umat Islam, Yahudi dan Kristen.
Pada Kamis (21/12) lalu, sebanyak 128 negara menentang Trump dengan mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang bersifat tidak mengikat, yang meminta AS untuk menarik pengakuannya terhadap Yerusalem.
Guatemala dan negara tetangganya, Honduras, adalah dua dari hanya segelintir negara yang bergabung dengan AS dan Israel dalam memberikan suara untuk menentang resolusi PBB tersebut.
AS dikenal merupakan sumber bantuan penting bagi Guatemala dan Honduras. Sementara itu, Trump juga telah mengancam akan memotong bantuan keuangan ke negara-negara yang mendukung resolusi PBB.
Morales, mantan komedian televisi yang memiliki basis dukungan konservatif Kristen, pada awal tahun ini terlibat dalam perselisihan sengit dengan PBB, ketika sebuah badan anti-korupsi yang didukung PBB di Guatemala mencoba untuk memakzulkan dirinya.
Meskipun Morales akhirnya bisa menghindari pemakzulan, dia gagal dalam usaha mengusir kepala badan tersebut yakni Komisi Internasional Melawan Impunitas di Guatemala, setelah mendapat kritik dari PBB, AS dan Uni Eropa. [Antara]
TERPOPULER
