Gizi Buruk Asmat, Fahri: Ini Tragedi Pengelolaan Negara

Rabu, 24 Januari 2018 | 13:58 WIB

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Selasa (9/1/2018). [Suara.com/Dian Rosmala]

Suara.com - Wakil Ketua DPR Fraksi PKS Fahri Hamzah menyebut kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Suku Asmat, Papua, sebagai tragedi pengelolaan negara.

Fahri mengatakan peristiwa itu sudah disorot media internasional. Bahkan, ada yang memberitakan 100 warga meninggal dunia.

"Kalau memang betul itu yang terjadi di suatu tempat, ini adalah tragedi pengelolaan negara, adalah tragedi pengurusan pemerintah. Kok bisa ada rakyat di kabupaten meninggal begitu banyak oleh campak dan gizi buruk. Ini luar bisa kegagalan kita bernegara," kata Fahri di DPR, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Fahri meminta pemerintah secepatnya menangani masalah itu agar korban tak berjatuhan lagi.

Campak dan malnutrisi, kata Fahri, tidak akan terjadi secara tiba-tiba, kecuali memang negara gagal memenuhi kebutuhan rakyat.

"Ini adalah akumulasi kegagalan kita mengelola negara. Orang Papua itu punya tradisi mengelola makanannya dan gizi yang tak pernah ada masalah, tapi sekarang. Ini ada mekanisme yang salah misal memaksakan beras," ujar Fahri.

Fahri tidak setuju penanganan kasus itu dengan merelokasi warga Suku Asmat. Menurut dia justru hal itu akan menimbulkan kecurigaan kepada pemerintah.

"Jangan-jangan orang bilang ada emas. Begitu kan nanti kecurigaan orang. Jangan on the spot. Sudahlah masyarakat itu punya cara untuk hidup keluar dari problem-problem laten," tutur Fahri.

Fahri tidak setuju relokasi karena warga sudah memiliki pola hidup yang telah dijalani selama berabad-abad. Tugas pemerintah, menurut Fahri, cukup menyempurnakan pola, bukan meniadakannya.

"Saya pernah membaca riset sosiologi, sebab dari semua ini adalah karena ada pemaksaan pola hidup masyarakat tradisional Papua yang menyebabkan orang itu lupa atau berjarak dengan tradisi makan mereka sebagai local wisdom," ujar Fahri.

"Mereka biasa makan sagu dan ubi, tiba-tiba kita memaksakan mereka makan beras padahal mereka tidak punya sawah akhirnya ketergantungan. Akibatnya ketika suplai berkurang, akibatnya adalah busung lapar. Ini yang tidak boleh. harus ada policy pembangunan yang komprehensif," Fahri menambahkan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta distribusi anggaran otonomi khusus kepada Provinsi Papua dievaluasi.

"Ini mungkin harus ada evaluasi terhadap distribusi anggaran otonomi khusus. Saya tidak tahu kenapa kok bisa terjadi suatu keadaan seperti yang sekarang ini terjadi di Asmat," kata Fadli.

Fadli mengatakan kasus campak dan gizi buruk semestinya sudah terjadi.

"Kalau menurut saya ini harus menjadi alarm. Jangan sampai ini justru menjadi puncak gunung es, yang kelihatan. Mungkin di tempat lain, mungkin belum kelihatan," ujar Fadli.

Fadli mengatakan pihaknya juga akan mengevaluasi dana otonomi khusus yang didistribusikan ke daerah.

"Nanti kita akan ikut mengevaluasi pastinya. Saya kan juga ikut di tim pemantau Otsus, walaupun tidak secara spesifik soal penggunaan dana. Tapi kita akan melihat ke sana juga," kata Fadli.

Presiden Joko Widodo mengatakan sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan tim untuk membantu masalah di Suku Asmat, Papua.

"‎Dua, tiga minggu lalu saya sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan bantuan dan tim kesehatan menuju ke sana, karena memang lokasinya sangat berat," kata Jokowi sebelum berangkat ke Sri Lanka, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Jokowi menuturkan pada September 2017, pemerintah telah mengirim‎ tim dari Kementerian Kesehatan ke Asmat untuk menangani wabah penyakit yang rentan menyerang anak-anak. Namun belum cukup membantu membasmi wabah penyakit di sana. Kendalanya adalah akses menuju ke lokasi, sebab di Asmat itu masyarakatnya tinggal di hutan dan tersebar di banyak titik.