Gizi Buruk Asmat, Fahri: Ini Tragedi Pengelolaan Negara

Suara.com - Wakil Ketua DPR Fraksi PKS Fahri Hamzah menyebut kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Suku Asmat, Papua, sebagai tragedi pengelolaan negara.

Fahri mengatakan peristiwa itu sudah disorot media internasional. Bahkan, ada yang memberitakan 100 warga meninggal dunia.

"Kalau memang betul itu yang terjadi di suatu tempat, ini adalah tragedi pengelolaan negara, adalah tragedi pengurusan pemerintah. Kok bisa ada rakyat di kabupaten meninggal begitu banyak oleh campak dan gizi buruk. Ini luar bisa kegagalan kita bernegara," kata Fahri di DPR, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Fahri meminta pemerintah secepatnya menangani masalah itu agar korban tak berjatuhan lagi.

Campak dan malnutrisi, kata Fahri, tidak akan terjadi secara tiba-tiba, kecuali memang negara gagal memenuhi kebutuhan rakyat.

"Ini adalah akumulasi kegagalan kita mengelola negara. Orang Papua itu punya tradisi mengelola makanannya dan gizi yang tak pernah ada masalah, tapi sekarang. Ini ada mekanisme yang salah misal memaksakan beras," ujar Fahri.

Fahri tidak setuju penanganan kasus itu dengan merelokasi warga Suku Asmat. Menurut dia justru hal itu akan menimbulkan kecurigaan kepada pemerintah.

"Jangan-jangan orang bilang ada emas. Begitu kan nanti kecurigaan orang. Jangan on the spot. Sudahlah masyarakat itu punya cara untuk hidup keluar dari problem-problem laten," tutur Fahri.

Fahri tidak setuju relokasi karena warga sudah memiliki pola hidup yang telah dijalani selama berabad-abad. Tugas pemerintah, menurut Fahri, cukup menyempurnakan pola, bukan meniadakannya.

"Saya pernah membaca riset sosiologi, sebab dari semua ini adalah karena ada pemaksaan pola hidup masyarakat tradisional Papua yang menyebabkan orang itu lupa atau berjarak dengan tradisi makan mereka sebagai local wisdom," ujar Fahri.

"Mereka biasa makan sagu dan ubi, tiba-tiba kita memaksakan mereka makan beras padahal mereka tidak punya sawah akhirnya ketergantungan. Akibatnya ketika suplai berkurang, akibatnya adalah busung lapar. Ini yang tidak boleh. harus ada policy pembangunan yang komprehensif," Fahri menambahkan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta distribusi anggaran otonomi khusus kepada Provinsi Papua dievaluasi. 

Presiden Joko Widodo mengatakan sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan tim untuk membantu masalah di Suku Asmat, Papua.

"‎Dua, tiga minggu lalu saya sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan bantuan dan tim kesehatan menuju ke sana, karena memang lokasinya sangat berat," kata Jokowi sebelum berangkat ke Sri Lanka, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Jokowi menuturkan pada September 2017, pemerintah telah mengirim‎ tim dari Kementerian Kesehatan ke Asmat untuk menangani wabah penyakit yang rentan menyerang anak-anak. Namun belum cukup membantu membasmi wabah penyakit di sana. Kendalanya adalah akses menuju ke lokasi, sebab di Asmat itu masyarakatnya tinggal di hutan dan tersebar di banyak titik.

"Jangan membayangkan lokasi itu seperti di Jawa, lokasi di sana adalah hutan belantara, antara kota dan distrik-distrik ini jauh. Kemudian di distrik, di kampung kampung juga tersebar, ada 30 KK, ada 40 KK," ujar dia.

Masyarakat di wilayah pedalaman Papua memiliki budaya, adat, dan tanah ulayat yang kuat dan tidak mudah diubah. Sehingga orang luar kesulitan untuk membantu mengubahnya untuk berpola hidup yang sehat, apalagi untuk di relokasi ke kota agar mudah mengakses rumah sakit, puskesmas.

"Mereka mempunyai budaya, adat, tradisi, memiliki hak ulayat yang tidak memungkinkan (untuk dipindah dari lokasi)‎. Tadi malam hanya ingin memastikan apakah memungkinkan mereka ini dalam kelompok besar bisa kita relokasi, ternyata tidak memungkinkan. Karena masalah tradisi, masalah adat, masalah hak ulayat yang tidak mungkin," kata Jokowi.

Itu sebabnya, untuk menyelesaikan masalah di sana, yang pertama mempercepat penyelesaikan pembangunan infrastruktur agar masyarakat di sana tidak terisolasi lagi. Kedua, setelah infrastruktur dibangun dan akses sudah terbuka dibangun pertanian. Sebab jika sudah ada pertanian sebagai sumber pangan, mereka tidak berpindah-pindah lagi untuk hidup di dalam hutan Papua tersebut.

"Jadi tadi malam juga setuju harus ada pertanian, sehingga mereka menetap. Kalau sudah menetap ini gampang," kata dia.