REGIONAL:
Suara.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menggelar rapat perdana dengan semua pimpinan DPR sejak dilantik sebagai pengganti Setya Novanto pada 15 Januari 2018. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Rapat yang dihadiri Bamsoet dan juga para Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufiq Kurniawan, membahas hal-hal krusial di lembaga legislatif, sekaligus membahas surat-surat masuk.
"Ini merupakan rapat pimpinan pertama sejak saya menjabat ketua DPR. Rapim baru bisa dilakukan sekarang karena menunggu pimpinan lain berada di Jakarta," kata Bamsoet di DPR, Jakarta.
Bambang mengatakan, dalam rapat ini juga membicarakan perkembangan sejumlah rancangan undang-undang yang tengah dibahas di DPR. Diantaranya yaitu RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang substansi dan pasal-pasal di dalamnya sudah disetujui pemerintah.
"Karena pada prinsipnya sudah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Kita harapkan UU MD3 sudah bisa disahkan paling lambat tanggal 14 Februari nanti," ujar politikus Partai Golkar.
Selain itu, lanjut Bamsoet, rapat pimpinan DPR ini juga membahas penanggulangan kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.
Disampaikan Bamsoet, pimpinan DPR sepakat akan melakukan penggalangan bantuan dari para anggota DPR untuk disalurkan ke Papua.
"Kami harapkan akan banyak anggota dewan yang ikut menyumbang untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk di Papua. Komisi VIII, IX dan X juga segera mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian terkait guna mengatasi permasalahan tersebut," tuturnya.
Hal lain yang juga disepakati dalam rapat hari ini, yakni tradisi pertemuan informal sembari makan siang tiap hari Selasa. Sedangkan pertemuan informal dengan semua ketua komisi dan Alat Kelengkapan DPR (AKD) akan digelar rutin sebulan sekali.
"Lunch meeting merupakan pertemuan informal lintas fraksi yang diadakan pimpinan DPR. Tujuan dilakukan pertemuan informal tersebut untuk membahas isu-isu krusial serta menyelesaikan permasalahan di lingkup kedewanan," kata Bambang.
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, ada alasan yang mendasarinya memperbanyak pertemuan informal. Berdasarkan pengalamannya, pertemuan-pertemuan informal lebih efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Rapim DPR juga sepakat membuat terobosan untuk meningkatkan tingkat pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para wakil rakyat.
Bamsoet menjelaskan, pimpinan DPR akan bekerja sama dengan bagian pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu anggota DPR yang kesulitan melakukan pelaporan LHKPN.
"Kami akan sediakan tempat di DPR bagi pegawai KPK untuk membantu para anggota DPR yang akan melaporkan LKHPN. Kerja sama ini tentu akan mempermudah bagi anggota DPR melakukan pelaporan LHKPN, sehingga kita harapkan tidak ada lagi anggota DPR yang tidak melaporkan kekayaaannya ke KPK," pungkas Bamsoet.
TERPOPULER
