Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Moeldoko mengimbau aparat TNI dan Polri tetap netral dalam pesta demokrasi, baik itu pemilihan kepala daerah tahun 2018 maupun pemilihan umum tahun 2019 mendatang. Dia ingin stabilitas di kedua institusi tersebut tetap terjaga dan juga di keamanan di masyarakat.
Hal itu telah disampaikannya kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia mengatakan itu dilakukannya sesuai tugas pokoknya sebagai KSP untuk menyelanggarakan dukungan kepada Presiden dan Wapres dalam mengawal program prioritas, melakukan komunikasi politik, dan bisa menjadi media dalam hal yang berkaitan dengan isu politik yang sensitif.
"Jadi sebelum terjadi sesuatu itu lah hal-hal yang harus saya lakukan agar TNI firm pada posisinya, kepolisian firm pada posisinya. Jangan bermain-main di luar daerah itu," katanya dalam diskusi bertajuk 'Resiko Politik Menjelang Pemilu' di Graha Bimasena, Jalan Dharmawangsa Raya, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2018).
Ia mengatakan aparat keamanan harus bersifat netral supaya tidak ada persoalan baru yang mengancam stabilitas nasional. Ia mengingatkan polisi dan TNI untuk tidak berpihak pada mana pun untuk menjaga situasi tetap kondusif.
"Kalau saya lihat di pemilu di daerah nanti tidak menimbulkan gejolak yang berarti. Ada catatannya pertama baik itu Pilkada atau Pemilu nasional pemeran aktor dari segi keamanan tidak macam-macam. Tapi kalau aktor kemanannya macam-macam pasti akan terjadi sesuatu karena dia sudah mulai netral dia berpihak kanan dam kiri itu yang menjadi pemicu sebuah persoalan. Untuk itu lah saya waktu jadi Panglima TNI itu tegas sikap politik saya," kata Moeldoko.
Mantan Panglima TNI tersebut mengatakan yang harus dilakukan Polri dan TNI nantinya adalab bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengamankan Pilkada. Dia meminta agar diantara kedua lembaga tersebut tidak ego sektoral.
"Bagaimana TNI mengkomunikasikan antara pemerintah daerah dengan polisi. Agar menyelenggarakan kambtibmas bisa berjalan sinergi, tidak memiliki ego sektor yang kuat. Percayalah kalau itu terjadi risiko politik itu tidak ada," katanya.
Moeldoko menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini sudah dewasa. Pernyataan tersebut merujuk pada situasi pemilihan kepala daerah yang kondusif saat pelaksanaan, meskipun sempat heboh saat masa kampanye pasangan calon.
"Ingin saya yakinkan bahwa masyarakat Indonesia sungguh sangat dewasa menyikapi itu," katanya.
Baca Juga: Cegah Kerusuhan Pilkada, Polisi: Kami Terjunkan Raisa
Mantan Panglima tersebut mengatakan pada proses Pilkada memang terjadi perdebatan soal bakal calon yang akan bertarung. Pada tahap awal masyarakat banyak menilai prestasi hingga kekurangan para bakal calon, dan hal tersebut wajar sebagai bukti nyata kekritisan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang baik.
Namun ketika telah ada pemimpin yang terpilih, masyarakat mau menerima hasil proses pilkada tanpa adanya huru-hara. Hal itu dinilai Moeldoko sebagai proses demokrasi yang dewasa.
Ia mencontohkan pada proses Pilkada DKI di mana yang dimainkan adalah isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan sempat muncul gejolak. Namun ketika selesai tahapan itu masyarakat mau menerima hasil demokrasi.
