Suara.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus menyampaikan pemandangan umum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.
Bestari menilai perlunya peningkatan integritas aparatur dan akuntabilitas pemerintahan di Pemerintah Provinsi Jakarta.
Fraksi Nasdem menyarankan Provinsi Jakarta tidak hanya sekedar untuk mendorong pencapaian opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun melakukan konsolidasi internal antar Satuan Kerja Perangkat Daerah agar pencapaian pembangunan dan penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan.
"Hal ini kami sampaikan mengingat beberapa kejadian yang disebabkan oleh miss komunikasi antar instansi terkait. SKPD di internal Pemerintah Provinsi DKI seringkali tidak sinkron, bahkan ditemukan kurangnya sinergi antar SKPD," ujar Bestari dalam rapat paripurna, ruang Paripurna DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (2/4/2018).
Bestari menuturkan ketidaksinkronan antara internal SKPD dapat berdampak pada kegagalan dalam pelaksanaan dan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daeran khususnya masalah sinergi antara 3 SKPD yaitu Bappeda Inspektorat, dan dinas teknis.
"Hal ini mengakibatkan potensi kegagalan dalam pelaksanaan dan penyerapan APBD khususnya masalah sinergi antara tiga SKPD yaitu Bappeda Inspektorat, dan dinas teknis. Hal ini kami sampaikan mengingat sampai hari ini pencapaian penyerapan anggaran baru pada kisaran delapan persen," kata dia.
Lebih lanjut, Bestari menyarankan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk menempatkan orang-orang yang tepat di jajaran Pemprov Jakarta dalam hal ini SKPD.
"Menyikapi hal tersebut Fraksi NasDem menyarankan agar meletakkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, sehingga juga diperlukan metode rekrutmen yang baik agar dapat tercapai secara maksimal akselerasi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Mohon penjelasan," ucap Bestari.
Tak hanya itu, Nasdem kata Bestari juga meminta Anies memberikan solusi terkait penutupan jalan Jatibaru menyusul rekomendasi Ombudsman.
"Pola penanganan PKL, agar menjadi perhatian khusus Gubernur agar hal-hal terkait isu PKL seperti di Tanah Abang tidak meluas dan agar dapat segera diberikan solusi. Mengingat rekomendasi dari komisi Ombudsman," tandasnya.
Dalam rapat paripurna hadir pula Wakil Ketua DPRD Jakarta Triwisaksana, Wakil Ketua DPRD Jakarta M Taufik, Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno.
TERPOPULER
