Suara.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk walk out atau keluar dari rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Hal itu lantaran dalam Banggar langsung memutuskan untuk mencoret anggaran pembangunan sejumlah waduk warisan kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tanpa pertimbangan terlebih dahulu.
Sebelumnya, rapat Banggar pembahasan anggaran perubahan untuk Dinas Sumber Daya Air berjalan lancar. Lalu pada saat pembahasan anggaran untuk pembangunan sejumlah waduk, pimpinan rapat yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mencoret beberapa permohonan penambahan anggaran untuk pembangunan waduk tanpa pertimbangan.
Pembangunan waduk merupakan program yang digulirkan sejak era kepemimpinan Ahok. Tujuan pembangunan waduk untuk menanggulangi masalah banjir di Jakarta.
Para anggota fraksi PDIP yang memutuskan untuk walk out awalnya dilakukan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Tak lama berselang, aksi itu juga diikuti oleh anggota Fraksi PDIP Ida Mahmudah.
Ida mengatakan, Taufik sebagai pimpinan sidang dinilai tidak adil dalam memimpin persidangan. Sehingga, rapat Banggar yang digelar dinilai tidak lagi bermakna lantaran Taufik langsung memutuskan anggaran tanpa pertimbangan lanjutan.
"Menurut saya bapak nggak fair juga bapak main ketak ketok ketak ketok sementara eksekutif sudah mengajukan. Saya logikanya gini eksekutif nggak akan mengajukan anggaran kalau tidak membutuhkannya," kata Ida dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).
Saat dikonfirmasi, Ida menilai Taufik memutuskan untuk mencoret anggaran pembangunan waduk lantaran program itu merupakan program peninggalan Ahok. Sehingga, Taufik yang merupakan politisi Gerindra tidak ingin melihat program itu berhasil.
"Ini kan karena itu proyek programnya Ahok yang mereka tidak suka ini berhasil," imbuh Ida.
Ida pun mengkritisi sikap Taufik yang dinilai telah melewati batas kewenangan sebagai dewan dengan membahas hingga ke teknis program. Ida mengaku kecewa dengan sikap pimpinan rapat yang tidak mencerminkan keadilan itu.
"Anggaran waduk yang dicoret cukup lumayan banyak ya. Menurut saya pimpinan tidak fair, jadi ya tidak mungkin pembangunan bisa berjalan dengan baik di DKI. Teknis kan kita tidak punya hak untuk sampai ke teknis," tutupnya.
TERPOPULER
