Suara.com - Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo atau Jokowi mengarahkan sejumlah calon legislatif atau caleg partai koalisi untuk turun langsung kepada rakyat secara "door to door".
"Kalau bapak ibu sekalian tidak melakukan yang namanya dari pintu ke pintu, sudah lupakan. Ini medannya sudah berbeda, perubahan pola pikir masyarakat sudah berbeda karena ada media yang namanya media sosial," kata Capres Nomor Urut 01 dalam arahannya saat Rakerda Tim Kampanye Daerah dan konsolidasi Caleg pada Sabtu (24/11/2018) di Graha Wangsa, Bandarlampung.
Jokowi meminta para caleg untuk menyampaikan program pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah.
Beberapa program yang disebutkan Jokowi antara lain Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,3 juta yang sudah dibagi ke masyarakat.
Hal kedua yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah dibagikan kepada 19 juta penerima manfaat. Program ketiga yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diberikan oleh pemerintah.
Selain itu, pembagian sertifikat hak atas tanah juga diminta Jokowi menjadi prestasi untuk disiarkan oleh para caleg.
Jokowi meminta para caleg untuk menjelaskan kepada masyarakat manfaat-manfaat dari program-program itu.
"Program Kartu Indonesia Sehat dan program Kartu Indonesia Pintar adalah dalam rangka kita membangun sebuah fondasi sumber daya manusia agar bisa berkompetisi dengan negara-negara lain," ujar Jokowi seperti dilansir Antara.
Sementara pemberian sertifikat tanah dilakukan untuk menghindari sengketa tanah dan lahan di seluruh Tanah Air.
Baca Juga: Secangkir Kopi Bisa Tingkatkan Risiko Bayi Lahir Prematur
Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan dana desa sejak 2015 berjumlah Rp187 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan desa melalui perputaran uang di desa dan pemanfaatan potensi ekonomi serta peningkatan kualitas kesehatan anak-anak.
Dalam sejumlah kesempatan Jokowi mengajak masyarakat untuk melihat rekam jejak dan prestasi calon saat dalam pemiliham kepala daerah maupun pemilihan presiden.
Jokowi menargetkan dalam Pilpres 2019 dapat meraih kemenangan minimal 70 persen di Provinsi Lampung.
