Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai janji PKS yang ingin memperjuangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika memenangi Pemilu 2019 tidak berdasarkan kajian. Menurutnya, seharusnya, PKS mendukung soal pengurangan penggunaan sepeda motor di Indonesia.
Fahri membandingkan Indonesia dengan Singapura yang meningkatkan pajak kendaraan bagi warga yang memiliki kendaraan pribadi.
"Jadi filsafatnya yang harus dilindungi itu adalah, limitasi ruang publik untuk kendaraan privat. Bukan kemudian memperbanyak kendaraan privat di ruang publik. Nah itu salah cara berpikirnya. Kurang tinggi itu cara memfilsafati urusan publik ini," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (26/11/2018).
Selain itu, Fahri pun menyoroti soal pertimbangan PKS yang berjanji mendukung penghapusan pajak sepeda motor lantaran tidak signifkan dengan pendapatan negara. Menurutnya, seharusnya PKS bisa memikirkan bagaimana caranya pajak kendaraan pribadi bisa menjadi signifikan untuk APBD.
"Apa sih gunanya yang Pak Jokowi bilang infrastruktur Jakarta sekarang ada LRT, MRT dan sebagainya dari Blok M sampai ke Kota. Itu supaya yang dari Blok M-Kota berhenti pakai motor, bahaya itu. Dan itu adalah penggunaan ruang publik untuk kepentingan privat. Itu kan maksudnya. Loh kok dibalik sama PKS, gimana sih," pungkasnya.
Untuk diketahui, PKS berjanji memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika memenangi Pemilu 2019. Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf dalam keterangan persnya, Jumat (23/11/2018), mengatakan janji tersebut bukan pencitraan.
TERPOPULER
