Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berembuk dengan DPRD DKI Jakarta untuk mendiskusikan penetapan tarif Moda Raya Terpadu atau MRT. Rembukan ini akan membahas besaran subsidi tarif MRT.
Anies mengatakan proses rembukan ini akan dimulai pada pekan ini sebelum MRT diluncurkan pada akhir Maret bulan depan.
"Insya Allah bulan Maret akhir seperti rencana. Awal pekan ini kita akan mulai konsultasi pada dewan. Tim sudah menyiapkan data-datanya. Mereka nanti akan membicarakan dengan DPRD. Baru kemudian nanti tarif diumumkan," kata Anies di Monas, Jakarta, Senin (25/2/2019).
Proses rembukan ini disebut Anies sebagai prosedur dari penyerapan Anggran Pokok Belanja Daerah atau APBD yang harus didiskusikan dengan legislatif DPRD.
"Karena kita tahu, tarif angkutan umum di Jakarta ada unsur subsidinya dan subsidi itu diambil dari APBD, dan APBD diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif," jelas Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengusahakan satu tarif untuk semua moda transportasi di Ibu Kota yang saling terintegrasi.
"Penentuan tarif itu tidak boleh hanya satu moda saja yang di dalam perhitungannya. Perhitungannya harus memperhitungkan integrasi antarmoda. Karena kita tahu, MRT sekarang baru melayani 16 kilometer. Dan di antara itu ada sambungannya dengan TransJakarta, ada sambungannya dengan bus dalam kota, ada juga sambungannya dengan angkutan-angkutan dari sekitarnya," ujar Anies.
Sebelumnya ada tarif MRT diusulkan sebesar Rp 8.500 per 10 km, komponen tarifnya Rp 1.500 sebagai biaya tetap ditambah Rp 700 per km nya sebagai unit price per km. Opsi ini akanemakan subsidi Rp 365 miliar per tahun.
Opsi kedua tarif MRT ditetapkan Rp 10.000 per 10 dengan unit price per km nya Rp 850 per km. Opsi kedua membutuhkan subsidi Rp 338 miliar.
Baca Juga: Sambut Operasional MRT: Kendaraan R4 Tetap Jadi Pengumpan
