REGIONAL:
Suara.com - Majelis Ulama Indonesia atau MUI sedang mengkaji fatwa haram memainkan game PlayerUnkown’s Battlegrounds atau game PUBG. Beberapa MUI di tingkat wilayah juga sedang melakukan kajian serius mengenai rencana fatwa haram game tersebut.
MUI Jawa Barat salah satunya, mereka menjadi yang pertama mengeluarkan rencana fatwa haram game PUBG. Sikap MUI Jawa Barat ini lalu diikuti oleh MUI Sulawesi Selatan. Namun, nantinya hanya MUI pusat yang berhak menentukan fatwa haram PUBG.
Berikut Suara.com merangkum beberapa fakta mengenai rencana fatwa haram game PUBG yang heboh tersebut.
1. Menginspirasi Teroris
Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Achyar mengakui, munculnya wacana untuk mengeluarkan fatwa haram game PUBG berawal dari aksi penembakan di Selandia Baru yang menewaskan 50 orang muslim. Pelakunya merekam aksi penembakan, persis seperti penampakan dalam game PUBG.
“pelaku ini terinspirasi oleh game PUBG. Nah, jadi ini fenomena menarik kalau betul PUBG melhirkan tindakan keji menarik dikaji untuk game ini,” kata Rafani.
Meski demikian, tudingan pelaku penembak yakni Brenton Tarrant dipastikan tidak benar. Berdasarkan pernyataan asli Brenton Tarrant kepada publik yang bersumber dari Nex 24, ia mengaku mengenal game-game tersebut namun menambahkan kata ''No'' yang berarti bahwa ia tidak terinspirasi dari game tersebut.
Dalam pernyataannya, terdapat sebuah pertanyaan yang berbunyi ''Apakah kamu diajari kekerasan dan ekstremisme melalui permainan video, musik, sastra, film?''
Jawaban dari Tarrant adalah ''Ya, Spyro the dragon 3 mengajari saya etno-nasionalisme. Fortnite melatih saya menjadi pembunuh dan melakukan gaya pamer di depan mayat musuh saya. Tidak,''
2. Banyak Mudarat
Wacana fatwa haram PUBG terus brgulir. Wakil Ketua UMum MUI Pusat Zainut Tauhid Sa’adi mempertimbangkan untuk segera melakukan pembahasan mengenai game ini lantaran sudah menimbulkan mudarat.
“Karena game PUBG ini sudah menjadi fenomena masyarakat, bahkan akibat dari game tersebut sudah menimbulkan mudarat,” ungkap Zainut.
3. Dukungan DPR
Dukungan juga disampaikan oleh Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan. Mereka menilai PUBG telah emberikan dampak buru bagi pemain sehingga harus dibatasi.
“Saya juga sependapat dengan fatwa MUI yang saat ini tengah dikaji. Kita tunggu, karena kita memang mesti hati-hati betul. Supaya kita nanti melarang dasarnya jelas dan semua orang bisa menerima, juga bisa menyadarkan anak-anak kita juga orang tua bahwa ini lebih banyak ke negatifnya,” ungkap Ketua Komisi X DPR Djoko Udjianto.
Djoko pun menegaskan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk membatasi masuknya game PUBG. Pasalnya, game itu sangat mudah diunduh oleh para pengguna berbagai usia melalui telepon pintar mereka.
TERPOPULER