Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turun langsung ke SMPN 30 Jakarta untuk menelisik viral permintaan untuk menurunkan foto Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dipajang di ruang sekolah tersebut.
Hasilnya, tidak ada satupun foto dari Jokowi dan Jusuf Kalla yang diturunkan atau diganti dengan foto Gubernur Anies Baswedan.
"Seluruh ruangan ada foto Presiden dan Wapres, bahkan bingkai dan fotonya terlihat tidak baru dan tampak sekali kalau foto kedua pimpinan negara tersebut sudah lama dipasang ditembok kelas, terlihat dari kotoran yang menempel pada bingkai," ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti di Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Permasalahan ini berawal dari unggahan di media sosial Facebook. Seorang wanita Asteria Fitriani mengunggah sebuah ajakan untuk menurunkan foto Jokowi - Jusuf Kalla di kelas dan diganti dengan foto Anies Baswedan.
Unggahan AF tersebut kemudian disebar ulang oleh pengguna Facebook lainnya yakni BS dengan judul "Racun di SMPN 30". Ia mengira kalau Asteria merupakan guru yang mengajar di sekolah itu.
Masalah pun kian memanjang saat unggahan itu diketahui oleh guru-guru di SMPN 30 Jakarta. Setelah ditelusuri, Asteria bukanlah guru di sekolah tersebut melainkan orang tua siswa yang baru lulus tahun 2019. Asteria sendiri merupakan guru bimbingan belajar (Bimbel) di Koja, Jakarta Utara.
KPAI, kata Retno sangat menyesalkan adanya informasi yang sudah terlanjur menyebar di dunia maya.
"Ketidak hati-hatian BS sangat berpotensi membahayakan dirinya secara hukum dan juga memberikan citra buruk pada pihak sekolah," ujar Retno.
Tak hanya kepada BS, KPAI juga menyayangkan tindakan AF yang mengunggah ajakan mengandung unsur provokatif.
Retno mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan AF bisa dicontoh oleh anak-anak. Selain memberikan dampak negatif untuk khayalak banyak, anak dari pelaku penyebar ajakan provokatif itu sendiri juga bisa kena imbasnya.
"Selain itu, wajah dan nama anak yang menyebar, publik juga akan berpotensi menjadikan anak sebagai sasaran bully," tuturnya.
Dengan adanya kejadian itu, KPAI memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk bisa mengeluarkan edaran resmi terkait prinsip kehati-hatian yang mesti disosialisasikan kepada guru, kepala sekolah dan orangtua peserta didik.
"Apalagi sekolah negeri seharusnya memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan mengokohkan persatuan Indonesia, bukan malah membangun polarisasi pasca Pilpres," tandasnya.
TERPOPULER
