Suara.com - Menteri Lingkungan Prancis François de Rugy mendapat kecaman setelah dituding menggunakan uang negara untuk menyelenggarakan makan malam mewah yang tidak berhubungan dengan pekerjaan politiknya.
Dalam pernyataan tertulis yang panjang di halaman Facebook-nya, de Rugy menyalahkan 'hukuman mati tanpa pengadilan di media' atau 'media lynching'.
"Serangan dan hukuman mati tanpa pengadilan di media telah mendorong saya hari ini untuk mengambil langkah yang diperlukan - yang semua orang akan mengerti," tulisnya, Selasa (16/7/2019).
"Serangan dan hukuman mati tanpa pengadilan di media itu, yang menargetkan keluarga saya, memaksa saya untuk mengambil langkah mundur yang diperlukan," imbuh de Rugy, yang diketahui juga memegang jabatan menteri negara, sehingga merupakan orang nomor dua dalam pemerintahan setelah Perdana Menteri Edouard Philippe.
Suara.com mengutip TheLocal.fr, Juru Bicara Pemerintahan Sibeth Ndiaye mengumumkan bahwa pengunduran diri de Rugy telah diterima.
Sebelumnya situs web berita investigasi Mediapart mengabarkan bahwa sang menteri telah belasan kali menyelenggarakan makan malam mewah sejak 2017 hingga 2018, ketika masih menjadi ketua parlemen Prancis, di pesta La Republique En Marche Presiden Emmanuel Macron.
De Rugy mengakui dirinya menjadi tuan rumah makan malam di bekas kediamannya, tetapi dengan tegas menolak tuduhan bahwa acara sosial itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya.
Menu makan malam mewah itu mencakup, antara lain, sampanye, lobster raksasa, dan sebotol anggur senilai €500 (Rp7,8 juta) yang telah ditandatangani Pangeran Charles.
Ia bahkan dituduh menyewa flat bersubsidi meskipun memiliki gaji yang lebih tinggi dari yang semestinya.
Meski begitu, pada Jumat (12/7/2019) de Rugy berani bersumpah tidak akan mengundurkan diri.
Kepada stasiun TV Prancis BFMTV, dia mengaku tak pernah membayar lebih dari €30 (Rp469 ribu) untuk sebotol anggur, tak makan lobster karena alergi kerang, dan menghindari sampanye karena membuatnya sakit kepala.
Namun akhirnya pada Selasa ia mengundurkan diri, dan pimpinan Mediapart Edwy Plenel berkomentar, pengunduran diri itu dipicu oleh dugaan baru bahwa de Rugy menyalahgunakan uang sakunya sebagai anggota parlemen untuk membayar biaya partai politiknya, yang sebenarnya dilarang dalam peraturan.
"Kami melakukan pekerjaan kami untuk kepentingan publik," kata Plenel.
Sementara itu, de Rugy berencana untuk menuntut Mediapart atas tuduhan pencemaran nama baik yang menurutnya bertujuan untuk merusak, mencoreng, dan menghancurkan namanya.
TERPOPULER
