Suara.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Syamsuddin Haris turut menyoroti ramainya partai politik mengincar jabatan Ketua MPR.
Haris menduga alasan dasar para parpol berambisi mau menduduki kursi pimpinan lembaga legislatif itu karena ingin menikmati sejumlah fasilitas yang hampir sama dengan jabatan presiden. Sebut saja, misalnya ialah fasilitas berupa mobil dinas dengan nomor kendaraan atau plat dinas berembel RI 5 serta fasilitas lainnya.
Selain itu, lanjut Haris, protokoler ketua MPR juga tak kalah penting menjadi alasan banyak partai politik yang kebelet kadernya bisa menjabat posisi tersebut.
"Iya tentu fasilitas sebagai pejabat negara, entah itu mobil (plat) RI sekian dan lain sebagainya. Yang penting sih sebetulnya protokolernya itu, kan posisinya selevel dengan presiden. Jadi kalau ketua MPR misalnya bisa ketemu presiden kapan saja dan lain sebagainya," kata Haris kepada Suara.com, Rabu (24/7/2019).
Kendati protokoler membuat ketua MPR bisa lebih dekat dengan presiden, namun Haris berujar hal tersehut tidak berpengaruh banyak kepada kepemtingan partai yang bisa disampaikan lebih mudah untuk seterusnya direalisasi.
"Sebetulnya tidak juga. Apalagi fungsi MPR itu makin lemah konstitusi diamandemen," ucapnya.
Meski dianggap lumrah, Haris menganggap banyaknya parpol yang terang-terangan mau menjabat kursi pimpinan MPR itu tak elok menjadi tontotan masyarakat.
"Itu sah-sah saja, itu haknya partai politik untuk itu. Tapi kalau terkesan bersaing secara terbuka itu enggak bagus juga di mata publik. Iya boleh saja lobi-lobi politik komunikasi politik tapi ya dibalikan pada nanti sidang majelis itu sendiri ini kan masih lama," tutur Haris.
Sebelumnya ia menyindir fenomena sejumlah partai politik yang saling berebut untuk bisa menduduki kursi ketua MPR. Menurutnya, mereka sebenarnya memperebutkan fasilitas jabatan yang ditawarkan pada posisi itu.
Hal tersebut diungkap melalui akun Twitter miliknya @sy_haris. Syamsuddin Haris menilai kerjaan pimpinan MPR tidak jelas namun selalu menjadi incaran para parpol.
Ia meyakini parpol mengincar berbagai fasilitas jabatan dan protokol yang disediakan untuk posisi tersebut.
"Para jurnalis bertanya, mengapa parpol berebut jabatan pimpinan MPR, padahal kerjaannya gak jelas, kecuali sekadar sosialisasi 4 pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika). Jawabannya saya kira jelas, mereka berebut fasilitas jabatan dan protokol sebagai pimpinan MPR," kata Syamsuddin Haris seperti dikutip Suara.com, hari ini.
Syamsuddin Haris mengusulkan agar format MPR bisa diperbaiki ke depan. Pimpinan MPR sebaiknya bersifat ad hoc yang dijabat secara bergantian oleh pimpinan DPR.
Perubahan tersebut perlu dilakukan agar pemerintah bisa melakukan efisiensi anggaran. Tak hanya itu, kerja pimpinan MPR juga dirasa akan semakin maksimal.
"Format MPR ke depan semestinya lebih merupakan sidang gabungan DPR dan DPD, sehingga tidak perlu kepemimpinan permanen. Pimpinan MPR bersifat ad hoc dan dijabat secara bergantian oleh Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD. Dengan demikian efisiensi anggaran negara juga bisa dilakukan," ungkap Syamsuddin Haris.
TERPOPULER
