Suara.com - Empat orang anggota DPD RI terpilih dari Jakarta untuk periode 2029-2024, Jimly Asshiddiqie, Fahira Idris, Sabam Sirait, dan Sylviana Murni mendatangi Balai Kota untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Kamis (25/7/2019).
Usai pertemuan, kepada awak media keempat orang itu menyatakan menolak rencana pemindahan Ibu Kota.
Salah satu anggota DPD terpilih, Fahira Idris mengaku sudah membicarakan ihwal pemindahan ibu kota dengan tiga anggota lainnya. Keempatnya sepakat menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain.
"Kami berempat sepakat bahwa kami anggota DPD DKI Jakarta tidak setuju bila ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, daerah lain," ujar Fahira.
Menurutnya, penolakan tersebut berasal dari masyarakat Jakarta yang sependapat dengannya menolak rencana tersebut. Namun ia menyebut aspirasi yang ia ketahui hanya dari warga Jakarta bukan dari daerah lain.
"Mungkin beda lagi dengan aspirasi warga lain terutama warga Kalimantan mungkin mereka setuju," kata Fahira.
Ia menyebut pemindahan ibu kota akan memakan biaya hingga triliunan rupiah. Menurutnya dana tersebut lebih baik dialihkan untuk keperluan lain yang lebih krusial bagi masyarakat.
"Banyak yang harus dibangun, soal kesejahteraan, BPJS seperti apa," jelas Fahira.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, lokasi pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa yakni ke Kalimantan tidak ada masalah. Menurutnya untuk instrumen lokasi tersebut diklaim bisa dijadikan ibu kota negara.
Baca Juga: Bertemu Surya Paloh Bicara Isu Jakarta, Anies: Enggak Bahas Capres 2024
Diketahui, pemerintah telah menyiapkan tiga alternatif daerah dengan luasan lahan yang berbeda-beda untuk dijadikan lokasi pemindahan ibu kota. Namun, Menteri Siti Nurbaya tidak menjelaskan lebih lanjut instrumen lokasi yang sudah dipelajari untuk pemindahan ibu kota negara.
"Lokasi tanya Menteri Bappenas kan dia mesti milih dulu di mana lokasinya. Tapi sudah saya pelajari insturumennya memungkinkan, jadi tidak ada masalah," ujar Siti Nurbaya Bakar di Gedung Kemenko Perekonomian, Jumat (28/6/2019).
