Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya untuk bekerja taktis dalam percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel yang dimulai dari B20.
Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan mandatori Biodiesel di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin (12/8/2019). Desakan tersebut disampaikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan menguatkan posisi tawar Indonesia dari Uni Eropa.
"Kita ingin lebih cepat dan mulai dari B20 (campuran 20 biodisel). Ini dapat mengurangi ketergantungan kepada energi fosil dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut jika pelaksanaan B20 secara konsisten diterapkan, dapat menghemat anggaran mencapai USD 5,5 miliar per tahun.
"Kalkulasinya adalah, jika kita konsisten menerapkan produk B-20 ini, kita bisa menghemat orang lebih 5,5 miliar Dollar AS per tahun, ini yang angka gede banget. Dan yang tidak kalah pentingnya penerapan B20 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO (Crude Palm Oil/Minyak Kelapa Sawit)," kata dia.
Tak hanya itu, Jokowi berharap pada awal tahun 2020 kebijakan B20 bisa ditingkatkan menjadi B30 dan pada akhir 2020 menjadi B50.
"Saya juga ingin agar B20 nanti pada Januari 2020 itu sudah pindah ke B30. Dan slanjutnya nanti di akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B50. Karena tekanan terhadap kelapa sawit kita betul-betul. Saya kira perlu diantisipasi dari dalam negeri sehingga benar-benar kita memiliki sebuah bargaining position yang baik," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menuturkan nantinya dirinya akan mengawasi langsung terkait penerapan B20.
"Perlu saya sampaikan di sini saya akan cek langsung urusan yang berkaitan dengan penggunaan B20 ini termasuk nanti kalau meloncat ke B30. Saya nggak tahu apakah saya akan gunakan BPKP atau Pricewaterhouse, atau lembaga yang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul berjalan," jelasnya.
TERPOPULER
