Suara.com - Koordinator Forum Rakyat Lieus Sungkharisma mengritisi pertemuan Jokowl Widodo dan Prabowo Subianto soal Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Menurutnya kedua tokoh yang pernah bertarung di Pilpres 2019 itu mengesampingkan pemulangan Rizieq.
Hal ini disampaikan mantan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam diskusi yang digelar di Kalimantan Barat. Diskusi yang membahas soal nasib Rizieq itu sudah kali keempat diadakan di berbagai daerah. Dalam kesempatan itu,
Lieus meminta agar masyarakat dan para tokoh tidak melupakan nasib Rizieq. Ia mendesak agar Rizieq segera dipulangkan.
"Penting kita bikin acara seperti ini karena saya merasa Pilpres sudah selesai, 01 dan 02 udah bertemu. Tapi jangan lupa ada imam besar yang masih di Mekah, masa kita diam?" ujar Lieus dalam keterangan tertulis pada Jumat (23/8/2019).
Meskipun pembahasan tersebut dikesampingkan, Lieus mengaku masih akan berjuanh untuk memulangkan Rizieq. Menurutnya isu-isu soal kesejahteraan dan keadilan bertolakbelakang dengan Rizieq yang masih ditelantarkan.
"Kita jangan cerita kesejahteraan, keadilan, demokrasi, sedangakan depan mata kita Habib Rizieq imam besar umat Islam diperlakukan begitu kita diam aja? Kita harus berdoa dan bergerak," jelas Lieus.
Ia mengaku akan terus mengunjungi daerah lain untuk menggalang dukungan untuk Rizieq. Ia juga mengklaim banyak masyarakat yang meminta untuk menggelar kongres rakyat Indonesia demi kepulangan Rizieq.
"Kita akan terus keliling ke daerah-daerah lain dan mendengar aspirasi. Bahkan banyak yang sudah mendesak bikin aja kongres rakyat seluruh Indonesia terkait kepulangan habib," tuturnya.
Pada saat yang sama, Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menilai, berbagai persoalan yang mendera Habib Rizieq sarat akan muatan politik. Untuk itu, ia berharap dalam upaya rekonsiliasi nasional pasca-Pilpres 2019 menjadikan pemulangan Rizieq sebagai prioritas.
"Kita ingin supaya kita semakin kuat, semakin utuh, semakin bersatu tapi kita ingin persoalan- persoalan politik ini dapat diselesaikan dengan cara-cara elegan," ujar MS Kaban.
Ahli Hukum Pidana Muhammad Taufik mengatakan, pemerintah wajib memberikan dan melindungi hak asasi Habib Rizieq Shihab sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Termasuk memulangkan Imam Besar FPI itu ke Tanah Air.
Menurutnya, kewajiban pemerintah ini telah diamanat dalam undang-undang, yakni UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, kemudian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
"Pemerintah harus tunduk pada amanat Konstitusi dan perintah Undang-Undang. Pemerintah harus berupaya untuk memulangkan HRS," kata Taufik.
TERPOPULER
