Terkait penerapan SPBE, pihaknya terus melakukan penguatan dan koordinasi, terutama penyiapan SDM, sistem dan payung hukum yang membuat tim Diskominfo Jabar bisa bekerja maksimal.
"Adapun langkah-langkah lanjutan penerapan masalah ini adalah adanya presepsi yang sama. Kita sudah melakukan rakor dengan masukan dari Kementerian Kominfo dan PAN RB. Ini akan dibahas dari berbagai sisi dan sarana untuk menyampaikan informasi, termasuk sistem jaringan dan konten yang menjadi kewajiban dinas-dinas terkait," katanya.
Karena sudah mulai menerapkan SPBE, pihaknya minta jajaran dinas teknis, seperti perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan layanan. Dia berharap, jika SPBE sudah diterapkan sepenuhnya, maka akan berujung pada penyerapan anggaran yang lebih tinggi dan menghasilkan stimulus ekonomi.
"Elektronik ini mendukung proses peningkatan informasi, karena info jauh lebih cepat, sehingga saat ada masalah bisa lakukan koreksi," katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar, Setiaji, mengatakan, saat ini ada perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang harus disosialisasikan.
"Ini baru ditetapkan Oktober tahun lalu, jadi belum banyak aparatur pemerintah yang tahu. Kenapa keluar perpres ini, karena selama ini di Indonesia dinilai bahwa pembangunan atau anggaran untuk teknologi informasi komunikasi itu boros," paparnya.
Menurutnya Perpres ini juga menekankan agar daerah wajib memiliki dan menerapkan e-Budgeting.
"Jabar sudah bagus tinggal integrasi," katanya.
Emil menyampaikan cita-citanya terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan, yaitu ASN Pemdaprov Jabar setara dengan ASN di Singapura. Artinya, kemampuan mereka harus di-update mengikuti perkembangan zaman.
"Tantangan ke depan banyak. Dunia makin kompetitif, maka harus relevan, tingkatkan skill. Saya ingin mereka setara dengan ASN diSingapura," katanya.
TERPOPULER
