Ibu Kota RI Pindah, Anies: Pembangunan Jakarta Rp 571 Triliun Jalan Terus

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan rencana pembangunan di Jakarta yang menelan anggaran sebesar Rp 571 triliun tetap berjalan. Hal itu ditegaskan Anies meski nantinya ibu kota bakal dipindah ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Anies mengatakan pihaknya sudah melakukan rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait pembangunan Jakarta.

"Pekan lalu sudah rapat level teknis dengan Menkeu, Bappenas, Menhub, sehingga rencana pembangunan di Jakarta jalan terus yang (menelan) Rp 571 Triliun," ujar Anies di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Pernyataan Anies menyusul Ibu Kota Negara yang akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi Ibu Kota baru tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.

Meski nantinya ibu kota RI dipindah, Anies berharap Jakarta tetap menjadi simpul kegiatan perekonomian global.

"Yang di Jakarta kita mendorong menjadi simpul kegiatan perekonomian global. Jadi Jakarta tetap akan menjadi pusat kegiatan perekonomian tidak ada pergeseran disitu," kata dia.

Mantan Mendikbud itu mengatakan pembangunan Jakarta harus dipercepat. Bahkan ia menargetkan pembangunan tersebut selesai pada 2030.

"Bulan Februari lalu kita sudah bahas bahwa pembangunan Jakarta harus dilakukan percepatan. Kita menargetkan sampai 2030," katanya.

"Pembangunan itu ada yang dari swasta, APBD, APBN, ada yang KPBU itu sudah dibahas. Jakarta rencana pembangunan tetap jalan dengan atau tanpa pusat pemerintahan di Jakarta itu jalan terus," Anies menambahkan.

Lebih jauh, Aies menyebut fokus pembangunan di Jakarta yakni perumahan, transportasi, hingga jaringan utilitas.

"Jadi pembangunan perumahan di Jakarta, kedua pembangunan transportasi umum massal baik itu kereta api, LRT, MRT, mau pun jaringan bus seluruh Jakarta. Itu prioritas. Kedua jaringan utilitas, jaringan pembuangan air, jaringan air bersih kita kebut 10 tahun," ucap Anies.

Menurut Anies, mekanisme pasar sudah membentuk pusat kegiatan perekonomian berada di Jakarta. Karena itu ia tak khawatir dengan keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan.

"Salah satu unsur pasar adalah jasa. Salah satu unsur jasa adalah jasa pemerintahan itu yang diputuskan pemerintah pusat. Tapi aspek semua yang lain di sini jalan terus," kata Anies.

"Sesungguhnya kalau di Jakarta kontributor terbesar kemacetan adalah rumah tangga, kedua kegiatan perekonomian, yang paling kecil kontributornya adalah kegiatan pemerintahan. Jadi tetap kita harus menyelesaikan masalah itu," tandasnya.