Suara.com - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor meyakini pemindahan Ibu Kota baru ke Kalimantan Timur akan berdampak positif bukan hanya di provinsinya, namun juga berdampak positif di wilayah lainnya.
Sebab, kata Isran, Provinsi Kaltim berbatasan langsung dengan Kepulauan Sulawesi di sisi bagian barat.
"Dampak positifnya, bukan hanya untuk kepentingan Kalimantan Timur, namun semua provinsi. Di Kalimantan (Timur) ini berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat. Ini suplai dari bahan baku bangunan seperti batu yang kualitas bagus," ujar Isran di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/8/2019).
Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan ibu kota negara yang baru dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi ibu kota baru tersebut berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.
Karena itu, Isran meyakini dampak positif tak hanya dirasakan di Kalimantan Timur, namun beberapa wilayah Indonesia yang berada di bagian tengah dan timur.
"Saya yakin dampak positif sangat banyak bukan hanya Kalimantan Timur, namun beberapa wilayah Indonesia tengah ke timur," kata dia.
Tak hanya itu, Isran menuturkan, baik pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Timur, siap merealisasikan pemindahan ibu kota. Setelah Kaltim diumumkan Jokowi menjadi ibu kota, Isran akan langsung berkoordinasi dengan Wali Kota Samarinda, Balikpapan, Bupati Penajam Paser Putih serta Kutai Kertanegara.
"Kalau kami semua siap. Masyarakat siap, pemda siap. Dan kami akan lakukan koordinasi dengan Wali Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bupati PPU dan Kukar (Kutai Kartanegara)," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah resmi mengumumkan ibu kota negara akan dipindahkan ke Kaltim. Keputusan Presiden Jokowi tersebut diumumkan resmi di Istana Negara, Jakarta.
Baca Juga: Ibu Kota Negara Dipindah ke Panser Utara dan Kukar, Waspada Spekulan Tanah
"Saya ingin menyampaikan, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kertanegara," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).
