Suara.com - Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur merespons keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI peridoe 2019-2024.
Menurutnya, dipiihnya Prabowo sebagai Menhan itu menandakan Jokowi telah menutup harapan para keluarga korban pelanggaran HAM berat.
"Itu menunjukan pak Jokowi pertama, menutup erat, katup, atau menutup harapan dari korban," kata Isnur di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).
Dia menganggap, Jokowi masih berpihak kepada kalangan militer Orde Baru seperti Prabowo dan Eks Menkopolhukam Wiranto yang disebut-sebut terlibat dalam kasus-kasus HAM masa lalu.
Isnur juga menilai masuknya nama Prabowo ke dalam Kabinet Indonesia Maju itu menandakan Jokowi tak miliki komitmen menuntaskan masalah pelanggaran HAM seperti yang pernah digaungkan saat memimpin pemerintahan dalam kabinet jilid pertama.
Dia pun menyinggung kepimpinan Wiranto saat masih menjadi pembantu Jokowi. Menurutnya, kasus kekerasan seperti saat mahasiswa di sejumlah daerah melakukan aksi protes untuk menolak pengesahan RUU KPK dan KHUP.
"Ketika pak Wiranto jadi Menpolhukam, kekerasan demi kekerasan terjadi. Papua semakin banyak korban, demonstran banyak yang meninggal, kerusuhan banyak yang meninggal dan lain-lain," kata dia.
Isnur juga menanggap keberadaan Prabowo dalam pemerintahan Jokowi juga berdampak buruk terhadap upaya reformasi di tubuh TNI.
"Nah kami khawatir dengan naiknya pak Prabowo sebagi Menhan, juga membawa arus balik reformasi TNI yang sudah maju, walaupun belum selesai tapi sudah banyak kemajuan di tubuh TNI," jelasnya.
Baca Juga: Fachrul Razi jadi Menag Banyak Diprotes Kiai, Begini Respons Istana
