Suara.com - Pengamat transportasi publik, Azas Tigor Nainggolan menilai jalur sepeda di DKI Jakarta belum ramah terhadap para pengguna. Dia mengkritik proyek Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.
Situasi itu terjadi akibat jalur sepeda yang digarap sejak 20 September 2019 ini masih terputus di beberapa perlintasannya dan belum steril dari kendaraan bermotor. Keberadaan persimpangan jalan, pertokoan dan perkantoran, kata dia, kerap membuat laju pesepeda bersinggungan dengan motor, mobil, hingga pejalan kaki.
"Harus ada aturannya yang jelas dan tegas, sehingga dibuat rambu. Sekarang masih banyak motor yang masuk jalur sepeda, bahkan jadi tempat parkir mobil dan motor," katanya di Jakarta, Selasa.
"Pemprov DKI harus buat jaringan jalur sepeda jangan sampai terputus, karena ini kaitan dengan faktor keamanannya," tambah Tigor.
Pemprov DKI juga dinilai belum optimal membangun kesepahaman dengan sejumlah perusahaan transportasi publik dalam mengintegrasikan sepeda.
"Belum semua transportasi publik di Jakarta menyediakan gerbong khusus sepeda. Kereta misalnya, memang boleh bawa (sepeda), tapi dimensinya dibatasi hanya sepeda lipat, lalu bagaimana dengan sepeda yang tidak bisa dilipat," katanya.
Bus di Jakarta pun sebagian besar belum menyediakan ruang bagi penyimpanan sepeda. Pengamat dari Forum Warga Kota Jakarta itu juga mengkritisi jalur sepeda yang "memakan" bahu jalan di tengah persoalan kemacetan lalu lintas yang belum terurai maksimal.
"Idealnya jalur sepeda digabung dengan trotoar jalan. Buat saja di atas trotoar," katanya. (Antara)
