Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pemerintah tengah melakukan proses pemberhentian kepada sejumlah pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ma'ruf menyebut ada 7 pejabat yang akan dihentikan.
Hal itu dikatakan Ma'ruf ketika ditanya soal posisi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dikabarkan akan menjadi petinggi di salah satu perusahaan BUMN.
Ma'ruf mengatakan hingga saat ini Tim Penilai Akhir (TPA) tengah memproses 7 pejabat BUMN yang diberhentikan. Akan tetapi Ma'ruf tidak menyebut siapa saja pejabat BUMN itu.
"Yang khusus di TPA tentang pemberhentian 7 pejabat di lingkungan BUMN," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).
Namun proses itu kata Ma'ruf, belum masuk ke dalam tahap pergantian, apalagi berbicara soal Ahok. Ma'ruf menerangkan diangkat atau tidaknya Ahok ada pada kewenangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Terkait dengan pergantian pun kata Ma'ruf, belum juga dibahas. Ia pun berharap kalau pergantian petinggi BUMN bisa rampung pada akhir tahun.
"Pasti tidak boleh lama-lama. Pasti itu, supaya tidak terjadi kekosongan. Tunggu saja. Diharapkan sudah selesailah. Kita harapkan sebelum akhir tahun sudah selesai," tandasnya.
