REGIONAL:
Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengadakan Sekolah Pimpinan Dewan gelombang I di Kinasih Resort Kota Depok pada Jumat (22/11/2019).
Dalam acara yang dibuka langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Megawati mengintruksikan semua anggota legislatif dari PDIP untuk turun ke bawah mengorganisir masyarakat.
"Resepnya itu turun ke bawah mengorganisir rakyat. Tidak pernah lupa saya katakan, kalau kalian ingin jadi legislatif maka resepnya turun ke bawah ayomi rakyat,” kata Megawati.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menambahkan, acara tersebut diikuti 356 pimpinan, baik provinsi, kabupaten/kota. Ditambah dengan seluruh pimpinan alat kelengkapan dewan di DPR RI.
"Ini dibagi dua gelombang, ini gelombang pertama, peserta ya ada 102 orang kader (PDIP). Untuk gelombang kedua, nanti akan diadakan 6- 8 Desember 2019," kata Djarot.
Djarot menjelaskan, tujuan sekolah ini untuk memberikan pembekalan bagi seluruh dewan, termasuk memberikan penjelasan apa tugas dan kewajiban dewan atau legislatif.
"Selain itu, tujuanya bagaimana semua mengaplikasikan ideologi Pancasila, di dalam praktek dan bagaimana menguwujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, " kata dia.
Djarot mengemukakan, bagi PDI Perjuangan program nasional harus menyambung dengan program di daerah, sehingga ada kesatuan dan sinergi untuk percepatan perwujudan visi dan misi nasional.
"Karena pemerintah itu adalah esekutif dan legislatif, dengan cara itu seluruh pimpinan PDIP benar-benar terkontrol dan terpeta yang cukup dan turun ke bawah untuk mengetahui persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah masing-masing," katanya.
Djarot menambahkan, di sekolah partai ini juga kader PDIP diberikan pengarahan agar tidak melakukan korupsi dan kongkalikong.
Sebab, kata dia, asal mulai timbulnya korupsi dan kongkalikong itu adalah pada saat perumusan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di daerahnya masing-masing.
"(Partai) kita mendorong perumusan APBD menggunakan sistem elektronik bajeting dan terbuka, dan transparan seluruh masyarakat. Dan juga saya memberikan materi tentang bagaimana rumuskan APBD yang pengunaannya promasyarakat, yaitu dengan elektronik budgeting. Termasuk Ahok (Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) juga akan memberikan materi di sekolah partai ini," katanya.
Selain itu, PDIP juga mekanankan kepada kader partai yang berada di legislatif, jangan sampai saat perumus APBD diselewengkan dan dihamburkan untuk kegiatan yang tidak produktif dan membuka terjadinya KKN.
Kontributor : Supriyadi
TERPOPULER
