Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons ucapan pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena Jokowi tidak mengerti Pancasila.
Terkait tuduhan itu, Moeldoko pun menyebut Rocky tak jernih melihat masalah yang ada karena mengenakan kacamata buram.
Moeldoko mengatakan, seharusnya Rocky bisa menilai bahwa BPJS Kesehatan adalah program bermanfaat. Sebab tidak semua negara mampu menjalankan program tersebut.
"Saya pikir, itu cara menilainya itu kacamatanya buram. Kalau kacamatanya jernih melihatnya, adalah bahwa program BPJS itu sebuah program yang tidak semua negara mampu," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
"Memang ini memang berat, Jadi kalau itu berat maka kan harus ada upaya untuk meringankan beban APBN kan itu. Jadi jangan melihatnya langsung dikaitkan dengan Pancasila," sambungnya.
Mantan Panglima TNI itu menegaskan tak mungkin Jokowi tidak memahami nilai-nilai Pancasila. Pasalnya, kata dia, Jokowi baru saja memberikan arahan dalam 'Presedential Lecture' Internalisasi dan Pembumian Pancasila, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/12/2019) kemarin.
"Ya enggak, wong kemarin baru memberikan lecture tentang internalisasi Pancasila. Internalisasi Pancasila itu sudah kelas yang paling tinggi," katanya.
Sebelumnya, Rocky Gerung menganggap presiden tidak mengerti Pancasila. Menurutnya, jika Presiden paham maka tidak akan melanggar sila-sila di Pancasila.
Pernyataan ini disampaikannya saat hadir di acara ILC TV Onebertajuk "Maju Mundur Izin FPI" yang tayang pada Selasa (3/12/2019) malam.
Rocky Gerung awalnya berbicara tentang ormas. Ia mengatakan bahwa ada banyak logika yang kacau disampaikan ke publik terkait polemik perpanjangan izin FPI ini.
"Kalau dia ormas, memang dia musti berbeda dengan pemerintah. Kalau ormas sama dengan pemerintah ya namanya orneg, organisasi negara," ucapnya.
Menurut Rocky, "kita enggak tahu sebetulnya apa dalil pertama bernegara."
Ia juga menyebut dirinya tidak Pancasila-is, tapi tidak anti Pancasila. Karena menurutnya, tidak masuk akal Pancasila dijadikan ideologi negara.
"Negara itu barang abstrak, benda mati pula, yang berideologi itu orang individu dengan keyakinan hidup. Jadi negara yang berideologi itu dua kali ngaco. Saya terangkan ini dalam rangka pikiran, bukan politik," katanya.
TERPOPULER
