BW Kritik soal Firli Bikin Nasi Goreng, KPK Minta Diberi Kesempatan Kerja

Reza Gunadha, Welly Hidayat

Selasa, 21 Januari 2020 | 21:23 WIB
BW Kritik soal Firli Bikin Nasi Goreng, KPK Minta Diberi Kesempatan Kerja
Ketua KPK Firli Bahuri masak nasi goreng, Senin (20/1/2020). [Suara.com/Welly Hidayat]

Suara.com - KPK era kepemimpinan polisi aktif berpangkat komisaris jenderal Firli Bahuri Cs berharap diberikan waktu untuk menunjukkan kinerjanya dalam memberantas korupsi.

Hal itu diutarakan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri untuk merespons kritik eks pimpinan mereka, yakni Bambang Widjojanto.

Bambang mengkritik Firli Bahuri yang mendadak menjadi Koki untuk memasak nasi goreng dalam acara silaturahmi bersama awak media, Senin (20/1) malam.

"Sebenarnya kami tak ingin mengomentari hal itu ya. Kan acaranya silaturahmi pimpinan dengan Dewan Pengawas KPK serta rekan-rekan media. Kan memberantas korupsi harus bersama-sama,” kata Ali Fikri, Selasa (21/1/2020).

Ia mengklaim, melalui acara silaturahmi nasi goreng itu, adalah cara KPK mengajak awak media ikut memberantas korupsi.

"Sehingga saya pikir perlu silaturahmi, lebih dekat lagi,” kata dia.

Menurut Ali, KPK era Firli Cs memiliki strategi tersendiri untuk memberantas korupsi. Ali pun membela kinerja Firli Dkk yang sudah melakukan operasi tangkap tangan maupun menetapkan tersangka korupsi.

"Kami buktikan dengan kerja. Ada yang sudah jadi tersangka. Ada proses penyelidikan maupun penyidikan yang masih dilakukan. Jadi beri kesempatan kami untuk membuktikan ke depannya. Masyarakat nanti bisa menilai,” kata dia.

BW, Selasa siang, mengkritik Firli dengan menyebut bahwa yang seharusnya 'digoreng' bukanlah nasi, melainkan koruptor.

baca juga

Hal itu merujuk aksi Firli yang menjadi koki dadakan memasak nasi goreng untuk diberikan kepada awak media dalam acara silaturahmi, Senin (20/1) malam.

"Percayalah korupsi tidak akan bisa kau habisi dengan ribuan piring dari nasi gorenganmu, karena yang perlu kau 'goreng' hingga gosong, hangus, dan kering kerontang adalah para koruptor, bukan nasi," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (21/1/2020).

Bambang mengatakan, Firli seharusnya ‘mengolah’ dan ‘memasak’ ramuan antikorupsi melalui program strategis serta ketegasan KPK menghadapi koruptor yang semakin banyak.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bambang Widjojanto ke Firli: Kau Harusnya Goreng Koruptor, Bukan Nasi!

Bambang Widjojanto ke Firli: Kau Harusnya Goreng Koruptor, Bukan Nasi!

News | Selasa, 21 Januari 2020 | 17:00 WIB

Intip Aksi Ketua KPK Firli Bahuri Masak Nasi Goreng

Intip Aksi Ketua KPK Firli Bahuri Masak Nasi Goreng

Foto | Selasa, 21 Januari 2020 | 08:45 WIB

Kejar Caleg PDIP Harun Masiku, KPK Pertimbangkan Cek CCTV Bandara Soetta

Kejar Caleg PDIP Harun Masiku, KPK Pertimbangkan Cek CCTV Bandara Soetta

News | Selasa, 21 Januari 2020 | 00:00 WIB

Caleg PDIP Harun Masiku Masuk DPO, KPK Telusuri Keberadaannya di Gowa

Caleg PDIP Harun Masiku Masuk DPO, KPK Telusuri Keberadaannya di Gowa

News | Senin, 20 Januari 2020 | 23:00 WIB

Dekati Awak Media, Ketua KPK Firli Bahuri Jadi Koki Masak Nasi Goreng

Dekati Awak Media, Ketua KPK Firli Bahuri Jadi Koki Masak Nasi Goreng

News | Senin, 20 Januari 2020 | 22:58 WIB

Ditanya Soal Harun, Ketua KPK Menghindar dan 4 Berita Populer Lain

Ditanya Soal Harun, Ketua KPK Menghindar dan 4 Berita Populer Lain

News | Selasa, 21 Januari 2020 | 07:45 WIB

Terkini

Tegas! Prabowo Minta Polri Menjadi Penjaga Demokrasi yang Dewasa

Tegas! Prabowo Minta Polri Menjadi Penjaga Demokrasi yang Dewasa

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 11:46 WIB

Mahasiswa Viral Masuk Toilet Cewek? Unisa Yogyakarta: Investigasi Awal Belum Temukan Faktanya

Mahasiswa Viral Masuk Toilet Cewek? Unisa Yogyakarta: Investigasi Awal Belum Temukan Faktanya

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 11:42 WIB

Viral Gunungan Sampah di Cakung Barat, Kelurahan Kerahkan Petugas dan Tutup TPS Liar

Viral Gunungan Sampah di Cakung Barat, Kelurahan Kerahkan Petugas dan Tutup TPS Liar

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 11:26 WIB

Habiburokhman: HUT ke-80 Harus Jadi Momentum Polri Perkuat Kepercayaan Rakyat

Habiburokhman: HUT ke-80 Harus Jadi Momentum Polri Perkuat Kepercayaan Rakyat

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 11:24 WIB

Pasar Baru Bakal Dijadikan Myeongdong Versi Jakarta

Pasar Baru Bakal Dijadikan Myeongdong Versi Jakarta

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 11:20 WIB

Gelombang Panas Eropa Makin Mematikan: Krisis Kesehatan Hingga Ancam Ketahanan Energi Nasional

Gelombang Panas Eropa Makin Mematikan: Krisis Kesehatan Hingga Ancam Ketahanan Energi Nasional

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 11:07 WIB

Prabowo: Kita Butuh Kritik, Tapi Jangan Biarkan Demokrasi Dibajak Pemilik Modal!

Prabowo: Kita Butuh Kritik, Tapi Jangan Biarkan Demokrasi Dibajak Pemilik Modal!

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 11:03 WIB

Pramono Ultimatum Plaza Senayan dan Senayan City: Bangun Akses Penghubung atau Pajaknya Dinaikkan

Pramono Ultimatum Plaza Senayan dan Senayan City: Bangun Akses Penghubung atau Pajaknya Dinaikkan

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 10:57 WIB

Putusan MK Final, Pilkada Tetap Langsung! PKB: Jangan Debat Lagi, Saatnya Tekan Biaya Politik

Putusan MK Final, Pilkada Tetap Langsung! PKB: Jangan Debat Lagi, Saatnya Tekan Biaya Politik

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 10:50 WIB

Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik

Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 10:46 WIB

×