Suara.com - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi mengkritik pernyataan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardali Ali Sera terkait pemulangan WNI simpatisan ISIS.
Dalam cuitan melalui akun jejaring sosial Twitter @TeddyGusnaidi, Kamis (6/2/2020), Teddy Gusnaidi membagikan laman artikel Detik.com yang berisi pernyataan kasihan dari Mardani Ali Sera.
Di artikel tersebut, Mardani Ali Sera mengaku tidak tega melihat WNI Eks ISIS diabaikan negara. Sebab, banyak di antara mereka yang hanya mengikuti keluarga atau ayahnya mengangkat senjata.
"Kasihan mereka, terkatung-katung di sana. Saya kepikir saja, anaknya, orang tuanya ada di sana. Anak kecilnya banyak dan tidak salah," kata Mardani dalam artikel tersebut.
Pernyataan ini memantik kritik dari Teddy Gusnaidi. Dia menuding Mardani terlalu benci terhadap Presiden Joko Widodo hingga membiarkan eks teroris masuk ke Indonesia.
"Jangan karena kebencian anda terhadap @jokowi lalu Anda biarkan para teroris terlatih masuk ke Indonesia. Atau apakah Anda salah satu pejuang ISIS?" cuit Teddy Gusnaidi seperti dikutip Suara.com dari akun @TeddyGusnaidi.
Pun Teddy menuding Mardani bagian dari pejuang ISIS. Dia lalu menegaskan, jika Mardani membela ISIS, dirinya membela NKRI dan siap berhadapan.
"Kalau Anda bagian dari ISIS, akui saja, jangan jadi banci. Kita berhadap-hadapan, saya bela NKRI Anda bela ISIS @MardaniAliSera," tulis Teddy Gusnaidi.
Indonesia tengah dihadapkan pada wacana pemulangan sebanyak 600 WNI eks simpatisan ISIS dari Timur Tengah. Wacana itu kali perdana dilontarkan Menteri Agama Fachrul Razi.
Baca Juga: Pemerintah Harus Perhatikan Dua Hal Ini Kalau Ingin Pulangkan WNI Eks ISIS
Fachrul mengatakan, sebagian besar WNI eks ISIS tersebut dalam keadaan terlantar. Karenanya, dia menyatakan rencana pemulangan mereka ke Indonesia atas prinsip kemanusiaan.
Namun, Jokowi berkata lain. Dia menegaskan tidak menyetujui pemulangan ratusan WNI mantan kombatan ISIS yang kedapatan dalam video sudah membakar paspor masing-masing.
Namun, Jokowi mengatakan belum bisa secara resmi menuangkan hal tersebut menjadi satu kebijakan yang nantinya diimplementasikan pemerintah.
Sebab, kata Jokowi, pemerintah lebih dulu akan menggelar rapat terbatas sebelum memutuskan apakah bakal memulangkan atau tidak ratusan WNI eks ISIS tersebut.
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi, masih diratas-kan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
