Mahfud MD Sebut Data Pelanggaran di Papua Sampah, Ini Reaksi Veronica Koman

Bangun Santoso, Yosea Arga Pramudita

Rabu, 12 Februari 2020 | 07:26 WIB
Mahfud MD Sebut Data Pelanggaran di Papua Sampah, Ini Reaksi Veronica Koman
Veronica Koman, pengacara sekaligus aktivis HAM yang kekinian diburu Polri dan pemerintah Indonesia. [SBS News/captured]

Suara.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menuding jika data yang dihimpun Amnesty International Australia bersama aktivis sekaligus pengacara HAM Veronica Koman sebagai sampah.

Data tersebut berisi nama-nama rakyat Papua yang menjadi tahanan politik. Selain itu, terdapat pula data warga sipil Papua yang tewas karena konflik bersenjata dengan TNI - Polri.

Menanggapi hal tersebut, Veronica berpendapat jika pernyataan Mahfud sebagai sinyal bobroknya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

"Pernyataan ini memberikan sinyal makin suramnya penegakan HAM di era saat ini. Saya kira kata-kata Pak Mahfud bukan 'belum menerima data' kan," kata Veronica kepada Suara.com, Rabu (12/2/2020).

Veronica menyebut, Mahfud sebelumnya juga pernah membuat pernyataan yang dapat melukai hati rakyat Papua. Maka, Veronica tak heran dengan pernyataan 'sampah' yang keluar dari mulut Mahfud.

"Mengingat beliau sebelumnya sudah pernah mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati rakyat yaitu bahwa tidak ada satu pun pelanggaran HAM di era Jokowi, jadi sebetulnya tidak terlalu mengagetkan ketika pernyataan seperti ini juga muncul dari beliau," katanya.

Dengan begitu, Veronica berpendapat jika pernyataan Mahfud akan memperdalam luka masyarakat bumi Cendrawasih. Sebab, pemerintah hanya menganggap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai sampah.

"Namun tetap sangat disayangkan, mengingat ini akan memperdalam luka orang Papua. Boro-boro dapat keadilan, untuk diakui adanya pelanggaran saja pun tidak, malah dianggap sampah," ujar Veronica.

Sebelumnya, Mahfud MD menyebut, banyak orang yang mengirim surat pada Jokowi saat itu. Untuk itu, Mahfud mengaku jika pemerintah belum menerima data dari Veronica Koman.

baca juga

"Kalau tentang (Veronica) Koman itu saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum kepada Presiden, ada yang ngasih map, amplop surat gitu. Jadi tidak ada urusan Koman apa bukan, kami ndak tahu Koman apa bukan. Setiap surat kami bawa, kan suratnya banyak," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2/2020).

Mahfud mengatakan, banyak masyarakat yang mengirim surat ke Presiden Jokowi. Jika memang ada surat dari Koman, Mahfud hanya menyebutnya sebagai sampah.

"Belum dibuka kali suratnya. Surat banyak. Kan surat orang banyak. Rakyat biasa juga ngirim surat ke Presiden. Jadi kalau memang ada, sampah saja lah kalau kayak gitu," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dokumen Sampah Tapol Papua Veronica Koman, Menurut Mahfud MD

Dokumen Sampah Tapol Papua Veronica Koman, Menurut Mahfud MD

News | Rabu, 12 Februari 2020 | 06:10 WIB

Mahfud Soal Veronica Koman Kirim Dokumen ke Jokowi: Jika Ada, Sampah Saja

Mahfud Soal Veronica Koman Kirim Dokumen ke Jokowi: Jika Ada, Sampah Saja

News | Selasa, 11 Februari 2020 | 19:35 WIB

Veronica Koman Beri Data soal Papua untuk Jokowi, Mahfud MD: Sampah

Veronica Koman Beri Data soal Papua untuk Jokowi, Mahfud MD: Sampah

News | Selasa, 11 Februari 2020 | 18:32 WIB

Veronica Koman Kasih Data Tapol Papua ke Jokowi, Ferdinand: Awas Propaganda

Veronica Koman Kasih Data Tapol Papua ke Jokowi, Ferdinand: Awas Propaganda

News | Selasa, 11 Februari 2020 | 09:19 WIB

Kunjungi Canberra, Jokowi Dapat Hadiah Daftar Nama Puluhan Tapol Papua

Kunjungi Canberra, Jokowi Dapat Hadiah Daftar Nama Puluhan Tapol Papua

News | Selasa, 11 Februari 2020 | 00:00 WIB

Terkini

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:25 WIB

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:05 WIB

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:54 WIB

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:46 WIB

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:13 WIB

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:56 WIB

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:47 WIB

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:15 WIB

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:50 WIB

Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!

Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:49 WIB

×