Suara.com - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menyerahkan daftar tahanan politik (tapol) dan korban tewas Papua ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Canberra, Australia. Alasan penyerahan daftar tersebut ialah karena para aktivis mendesak agar krisis politik dan kemanusiaan di Papua segera dihentikan.
Dalam waktu bersamaan, pengacara HAM Veronica Koman mendesak pemerintah Australia untuk membahas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua bersama Jokowi. Hal itu disampaikan karena Jokowi berada di Australia untuk agenda bilateralnya.
"Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi," kata Veronika dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/2/2020).
Dalam dokumen yang diserahkan itu memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar. Mereka saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia.
Selain itu, daftar yang diberikan kepada Jokowi juga memuat nama 243 korban sipil yang gugur selama operasi militer di Nduga, Papua sejak Desember 2018. Mereka gugur karena terbunuh oleh aparat keamanan maupun karena sakit dan kelaparan dalam pengungsian.
Veronika menyinggung Jokowi pernah membebaskan lima tahanan politik Papua di awal periode pertamanya pada 2015. Keputusan Jokowi dianggap oleh membuka harapan masyarakat terutama di Papua.
"Namun pada awal dari periode keduanya saat ini, terdapat 57 orang yang dikenakan makar yang sedang menunggu sidang. Langkah ini hanya akan memperburuk konflik di Papua," ujarnya.
Salah satu yang dicontohkannya ialah ketika gubernur, bupati, pimpinan gereja, pimpinan adat, akademik, aktivis dan mahasiswa memohon kepada Jokowi untuk menarik pasukan militer dari Nduga sejak Desember 2018. Tetapi permintaan itu tidak diwujudkan Jokowi.
"Sekarang Presiden Jokowi sendiri yang sudah langsung pegang datanya, termasuk nama-nama dari 110 anak-anak dari total 243 sipil yang meninggal, akankah Presiden tetap tidak mengindahkan permintaan tersebut?"
TERPOPULER
