Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut dokumen data tahanan politik Papua yang diberikan aktivis Papua Veronica Koman hanya sampah.
Menanggapi hal itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai kalau Mahfud MD seharusnya sadar menjadi pelayan publik, bukan pelayan presiden.
Menurut Asfinawati, bahwa apa yang disampaikan Mahfud itu tidak mencerminkan seperti pelayanan rakyat yang sejatinya bekerja untuk kepentingan publik. Mahfud seharusnya paham kalau ia bukan semata-mata hanya menjadi pembantu Presiden Jokowi saja.
"Pernyataan ini bukan sikap seorang pelayan publik yang bertindak untuk kepentingan publik," kata Asfinawati saat dihubungi, Rabu (12/2/2020).
"Jabatan menteri itu bukan pembantu presiden esensinya, tapi pembantu rakyat, bekerja agar harapan rakyat yang kesepakatannya ada di konstitusi itu tercapai," sambungnya.
Lagipula Asfinawati memandang kalau Mahfud hanya menafsirkan pemikiran Jokowi seolah enggan membaca data tahanan politik Papua itu. Kalau misalkan penafsirannya benar, Asfinawati malah menganggap Mahfud sedang memberikan sinyal kalau kepedulian Jokowi terhadap rakyat hanya sebuah citra belaka.
"Padahal Jokowi saat mau jadi presiden selalu blusukan. Artinya kalau pernyataan Mahfud benar, dia sedang membuka kedok presiden kalau blusukan, yang artinya mendengarkan keluhan rakyat hanya pencitraan bohong-bohongan," pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD menyebut dokumen data tahanan politik Papua yang diberikan aktivis Papua Veronica Koman adalah sampah. Dokumen itu diberikan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat melawat ke Australia.
Mahfud menyebut jika dokumen itu tidak penting. Mahfud di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa, mengaku tidak mengetahui apakah dokumen tersebut benar-benar sudah diserahkan langsung kepada Kepala Negara.
Baca Juga: Mahfud MD Dikecam Sebut Dokumen Tapol Papua Veronica Sampah
Mahfud menyebutkan bahwa banyak warga yang berebut untuk menyerahkan surat ke Jokowi saat warga bersalaman dengan Kepala Negara.
"Saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum kepada Presiden, ada yang kasih map, amplop, surat gitu, jadi tidak ada urusan Koman atau bukan. Kita tidak tahu itu Koman apa bukan," kata dia.
"Itu anulah, kalau memang ada ya sampah saja lah," tambah Mahfud.
