REGIONAL:
Kang Emil juga menuturkan, saat ini jumlah desa di Jabar juga lebih sedikit, yakni 5.312 dengan jumlah dana desa Rp 5,9 triliun, Jateng mempunyai 7.809 desa dan mendapat dana desa sebesar Rp 8,2 triliun, sedangkan Jatim terdiri dari 7.724 desa memperoleh Rp 7,6 triliun.
Di Jateng dan Jatim, dana desa sudah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sosial ekonomi, sedangkan di Jabar karena jumlahnya relatif kecil masih difokuskan untuk irigasi dan infrastruktur jalan.
“Padahal jumlah penduduk Jabar sekitar 20 persen Indonesia. Ketika momentum pilpres, pileg, wilayah Jabar diperebutkan suaranya untuk kepentingan politik, namun begitu pemilihan usai seakan dilupakan. Anggaran dari pusat ke Jabar itu belum mencerminkan keadilan,” katanya.
Menurut Kang Emil, usulan Pemda Provinsi Jabar, pemekaran dilakukan sebanyak 21 kabupaten/ kota, akan tetapi usulan daerah otonom baru yang sudah memasuki prosedur final ada enam, yakni Garut Selatan, Bekasi Utara, Sukabumi Utara, Cianjur Selatan, Bogor Barat, dan Indramayu Barat.
Menurut Kang Emil, akibat banyak daerah otonom baru (DOB) di luar Pulau Jawa yang gagal, Jabar jadi ketiban pulung.
“Nyatanya DOB di Jabar itu berhasil semuanya, dari mulai Banjar sampai Pangandaran,” sebutnya.
Tanggapan Soal Daerah Otonom Baru Mengemuka
Dalam sesi diskusi, para tokoh terutama anggota DPR memberikan tanggapan atas aspirasi Kang Emil dan masukan untuk memajukan Jabar, termasuk soal daerah otonom baru (DOB).
Anggota DPD utusan Jabar, Eni Sumarni menyatakan, pihaknya dan DPR Komisi II sudah menyampaikan aspirasi terkait DOB di Jabar kepada pemerintah pusat, mulai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai Presiden RI.
"DOB ini, DPD RI sudah sampai ke Kemendagri, yang jawabnya moratorium dengan terbatasnya anggaran. Kita kemudian mendatangi Wapres dan langsung kepada Presiden, karena tidak dapat jawaban yang memuaskan dari Wapres. DPDmaju ke Presiden, dan alhamdulillah sudah sampai aspirasi (ke Presiden) dengan Komisi II DPR RI)," kata Eni.
TERPOPULER
