Suara.com - Eks Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merespon larangan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkunjung ke Kediri, Jawa Timur. Menurut Fahri, tidak ada siapapun yang bisa melarang Jokowi.
Fahri menyebut Jokowi hanya bisa dilarang oleh undang-undang. Lebih dari itu, apalagi terkait larangan ke Kediri, Fahri menilai hal tersebut cuma sekadar candaan.
"Enggak mungkin juga Pak Jokowi dilarang ya kan. Yang ngelarang Pak Jokowi itu cuma undang-undang. Yang lain si ya itu mungkin becanda saja kali," kata Fahri di Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Fahri juga enggan menanggapi serius soal larangan Jokowi untuk memijakan kaki di Kediri. Ia lebih menganggap apa yang disapaikan tersebut hanya berupa lelucon.
"Memang kalau pemerintahan itu kan ada faktor-faktor informalitasnya ya kan tapi itu hanya untuk lucu-lucu saja kan. Kalau ada klenik apa segala macam, mistik segala macam, itu kita anggap lucu-lucu jangan dianggap serius," ujar Fahri.
Sebelumnya Seskab Pramono Anung menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berkunjung ke Kediri, Jawa Timur. Alasannya agar Presiden Jokowi tidak dilengserkan. Apa hubungannya?
Terdapat mitos yang berkembang di masyarakat bahwa wilayah Kediri adalah wilayah wingit atau angker bagi Presiden RI. Presiden yang berani mengunjungi Kediri dipercayai kedudukannya akan dilengserkan.
Ada dua Presiden RI setelah mengunjungi Kediri dilengserkan, keduanya yakni Presiden Soekarno dan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, Pramono tak ingin Presiden Jokowi mengalami hal yang sama.
"Pak Kiai, terus terang saya termasuk yang menyarankan Bapak Presiden (Jokowi) tidak ke Kediri. Saya yang menyarankan," kata Pramono dalam sambutan di acara peresmian rusun di Ponpes Lirboyo, Sabtu (15/2/2020).
Baca Juga: Kunjungi Anak-anak di Balai Rehabilitasi, Iriana Jokowi Sampaikan 3 Pesan
"Karena saya juga masih ingat, ini mau percaya atau enggak, Gus Dur kundur (pulang) dari Lirboyo, tidak begitu lama gonjang-ganjing di Jakarta (berujung pelengseran Gus Dur)," sambung politikus PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Pramono, wingit tersebut tidak berlaku untuk Wakil Presiden RI. Oleh karenanya, ia tidak pernah melarang Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin apabila hendak berkunjung ke Kota Tahu tersebut.
"Kalau Pak Wapres biasanya tidak apa-apa," sebutnya.
