Suara.com - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta sempat ngotot agar pemilihan Wakil Gubernur DIKI dilakukan dengan cara voting terbuka. Salah satu alasannya merujuk keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ini diungkap Syarif, Anggota DPRD DKI fraksi Partai Gerindra. Menurutnya, Anies pernah menyatakan pemilihan pimpinan daerah pengganti dilakukan secara terbuka saat era Gubernur terdahulu, Sutiyoso.
"Dia pernah menulis di artikel menjelang pemilihan Bang Yos (Sutiyoso) itu menginginkan pemilihan terbuka," ujar Syarif di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2020).
Saat itu, Anies memiliki pertimbangan pemilihan harus terbuka karena sebagai bentuk suara lembaga atau konstituennya. Jika pemilihan dilakukan tertutup pilihannya tak diketahui siapapun. Artinya, pilihan tersebut berdasarkan pilihan pribadi.
"Perbedaannya kalau pemilihan terbuka itu, itu adalah suara lembaga. Kalo orang memilih tertutup mewakili dirinya sendiri," jelasnya.
Meski demikian, saat pembahasan terkait ini di DPRD DKI, pendapat Anies kemungkinan tak relevan dengan era sekarang. Masalahnya, pernyataan Anies disampaikan saat era orde baru, bukan reformasi.
"Pendapat pak Anies ketika rezim ini dari waktu masih otoriter Orde Baru kepada rezim sekarang, kan berbeda. Relevansi sekarang itu, relevan tidak relevan itu dimasukan ke DPRD untuk dipertimbangkan," pungkasnya.
DPRD DKI Jakarta diketahui telah memutuskan menggelar voting pemilihan Wagub secara tertutup. Aturan ini termaktub dalam tata tertib (tatib) pemilihan Wagub yang dilebur bersama tatib DPRD DKI.
DPRD DKI juga tengah membentuk Panitia Pemilihan (Panlih). Nantinya, Panlih akan bertugas memverifikasi kandidat pengganti Sandiaga Uno yakni Nurmansyah Lubis dari PKS dan Riza Patria yang ditunjuk Gerindra.
Baca Juga: PKS Klaim Diuntungkan Jika Pemilihan Wagub DKI Jakarta Dilakukan Tertutup
Pemilihan lewat voting tertutup ini rencananya akan dilakukan saat rapat paripurna pemilihan. Ditargetkan akhir Februari Anies sudah punya pendamping.
