REGIONAL:
Suara.com - Menteri Sosial Juliari Batubara menanggapi protes yang dilayangkan Kepala Desa Jalancagak Indra Zainal Alim terhadap kebijakan pemerintah pusat, perihal bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19.
Meskipun protes tersebut bukan ditujukkan kepadanya, namun Juliari tetap menjelaskan mekanisme penyaluraan bansos yang dilakukan pemerintah hingga sampai ke warga terdampak di daerah.
Juliari mengatakan, penyaluran bansos dari pemerintah pusat untuk warga di daerah, dilakukan dengan cara melihat data-data yang dimiliki pemerintah daerahnya.
"Datanya dari mereka (pemda). Kita tinggal pakai," kata Juliari saat dihubungi Suara.com, Jumat (1/5/2020).
Ia pun menjelaskan, jika mekanisme penyaluran bansos hingga sampai ke tangan warga yang membutuhkan pun disesuaikan dengan ketentuan dari daerah masing-masing.
"Tergantung dari daerah. Kita menyerahkan ke daerah," ungkapnya.
Terkait protes yang dilayangkan Kepala Desa Jalancagak, Juliari tidak menanggapinya secara gamblang. Hanya saja dia mengatakan, protes tersebut dilayangkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
"Dan saya lihat beritanya bahwa yang bersangkutan sudah meminta maaf secara publik," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Desa Jalancagak Indra Zainal Alim menyampaikan protes terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Ia juga mengarahkan protes ini kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Indra meminta para pejabat tinggi ini untuk lebih matang dalam mengeluarkan kebijakan bantuan sosial. Protes tersebut disampaikan melalui video yang telah diunggah ke media sosial.
Minta Maaf Usai Videonya Viral
Indra meminta maaf setelah menyadari video protesnya viral di media sosial. Saat menyampaikan permintaan maafnya, Indra mengungkapkan kalau apa yang dilakukannya semata-mata demi kepentingan warganya yang terdampak Covid-19.
Meski begitu, Indra tetap meminta adanya perbaikan dalam kebijakan penyaluran bansos dari pemerintah pusat ke daerah. Dirinya berharap kebijakannya bisa dikaji secara matang, terstruktur dan sistematis.
TERPOPULER