Suara.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan pemerintah tengah menyusun skenario terkait rencana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurutnya, ada empat tahapan yang akan diberikan pemerintah sebelum memberikan pelonggaran PSBB yakni prakondisi, waktu, prioritas bidang dan daerah mana serta koordinasi pusat dan daerah.
"Paling tidak gugus tugas akan beri 4 kriteria, pertama upaya di bidang prakondisi yaitu sosialisasi, kedua berhubungan dengan waktu, timing. Ketiga prioritas bidang apa termasuk daerah mana yang perlu dilakukan. Terakhir adalah koordinasi pusat dan daerah," ujar Doni dalam video conference, Selasa (12/5/2020).
Pertama tahapan prakondisi yakni diharapkan melalui sejumlah rangkaian kajian akademis yang melibatkan pakar epidemiologis, pakar kesehatan masyarakat, pakar sosiologi, pakar komunikasi publik dan yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan. Sehingga perhitungan-perhitungan yang disampaikan pakar ditangkap oleh pemerintah.
Gugus Tugas, kata Doni, akan bekerjasama dengan beberapa lembaga survei untuk mendapat data akurat terutama pada 8 provinsi. Hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah merelaksasi PSBB.
"Jadi kami akan mengirimkan tim gabungan ke 8 provinsi. Pertama di Sumut, Sulsel, dan ketiga di Bali, serta lima provinsi di Pulau Jawa, yaitu Banten (Serang), Jakarta, bandung, Semarang dan Surabaya. Seribu orang ini nanti akan mewakili seluruh masyarakat yang ada di tiap provinsi sehingga kami akan bisa mendapatkan data yang berasal dari swab test termasuk juga sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan kepada 1.000 orang responden," ucap dia.
Kemudian tahapan kedua yakni timing atau waktu kapan yang tepat untuk melakukan pelonggaran PSBB.
"Kalau daerah belum menunjukkan kurva menurun apalagi kurva melandai, maka tidak mungkin daerah itu diberikan kesempatan untuk lakukan pelanggaran. Artinya apa? statusnya masih tetap tidak boleh kendor, justru harus meningkat kembali," tutur Doni.
Timing kata Doni juga berkaitan dengan kesiapan masyarakat. Doni mengatakan kalau masyarakat tidak siap, pelonggaran PSBB tidak mungkin dilakukan .
"Timing ini juga bisa kita lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat di setiap daerah yang akan dilakukan pelonggaran. Manakala tingkat kepatuhan kecil, tentu kita tidak boleh ambil risiko. Ini juga menjadi bagian yang akan jadi pedoman bagi gugus tugas yang akan menyusun skenario," ucap dia.
Tahapan ketiga kata Doni adalah prioritas. Prioritas yang dilakukan dan diberikan kepada kementerian/lembaga termasuk kepada provinsi, kabupaten, kota. Kemudian sektor-sektor yang dilonggarkan dan berkaitan dengan kegiatan.
"Untuk bidang-bidang aapakah di bidang pangan khususnya pasar, restoran, dan juga mungkin berhubungan dengan kegiatan untuk menghindari masyarakat tidak di PHK. Ini prioritas-prioritas ini harus menjadi opsi-opsi yang ketat sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat," ucap dia.
Kemudian tahapan keempat yakni koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebab ia tak ingin pelonggaran yang diberikan pemerintah menuai kritikan.
"Yang terakhir adalah koordinasi pusat dan daerah. ini penting sekali. Jangan sampai nanti diberikan pelonggaran ternyata ada penolakan. Semikian juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya. Jadi koordinasi pusat daerah ini jadi prioritas kami," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan rencana pelonggaran PSBB dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa.
Kata Jokowi, nantinya keputusan untuk melonggarkan penerapan PSBB harus didasarkan pada data dan pelaksanaan di lapangan.
"Semuanya didasarkan pada data-data lapangan dan pelaksanaan lapangan," ucap dia.
Mantan Wali Kota Solo itu berharap keputusan yang diambil tepat dan benar. Sehingga kata dia, tidak pada penambahan kasus Covid-19 di wilayah tersebut
"Sehingga keputusan itu betul-betul merupakan sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB," katanya.
Diketahui, rencana pelonggaran PSBB ini kali pertama dilontarkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Pemerintah kata Mahfud tengah memikirkan relaksasi PSBB tersebut.
TERPOPULER
