REGIONAL:
Suara.com - Warga Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara melayangkan protes soal pembagian bantuan sosial (bansos) selama kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di DKI Jakarta.
Puluhan warga yang diwakili para ketua RT, RW hingga forum lembaga musyawarah kelurahan (LMK) berkumpul di Kantor Kelurahan Warakas, Kamis.
Salah seorang Ketua RT 04/RW 07, Bambang Haryono mengatakan mereka berkumpul untuk mempertanyakan mengapa warga Warakas hanya mendapatkan sembilan paket sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos).
“Kenapa kelurahan lain dapat banyak paket, tetapi Warakas hanya dapat sembilan,” kata Bambang.
Bambang mencontohkan di RT 04/RW 07, sebanyak 22 kepala keluarga (KK) mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta pada tahap pertama. Sementara, untuk bansos dari Kemensos tahap pertama dan kedua, mereka belum sama sekali mendapatkannya.
Sementara itu Ketua Forum LMK Warakas, Zainal mengatakan pihaknya memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan presiden melalui Kemensos.
Dia mengakui awalnya jumlah bansos hanya sebanyak sembilan KK dan angka itu sangat tidak wajar.
“Setelah kami pertanyakan terjadi perubahan data menjadi 6.836 KK,” jelas Zainal.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak Jumat, 10 April 2020 hingga 22 Mei 2020, sebagai upaya penanggulangan penyebaran wabah virus corona (COVID-19).
"Jadi setelah bersangkutan menjalani swab dua kali, ternyata hasilnya negatif. Sebenarnya pasien mengalami sakit infeksi paru-paru, karena pasien sudah sembuh maka boleh dipulangkan," katanya.
Lanjut dr Anang, walaupun pasien sudah selesai diawasi, namun bersangkutan tetap harus menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Membatasi kegiatan, supaya segera pulih dengan baik.
Terkait hasil rapid test secara keseluruhan, dr Anang menyampaikan, masih belum ada lantaran sampai saat ini prosesnya masih tetap berlangsung. Tapi sebagian hasilnya memang ada yang reaktif, dan telah dilakukan swab.
"Kemungkinan senin depan, hasil swab akan keluar semuanya. Sesuai janji pemerintah provinsi Jawa Timur, yang tidak menerima pemeriksaan swab dari tanggal 12 sampai 17 Mei 2020, untuk menyelesaikan swab-swab yang sudah masuk dahulu," ujar dia.
Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan, Kabupaten Probolinggo per 13 Mei 2020, Terkait jumlah ODP (orang dalam pemantauan).
Jumlahnya ada 446 orang, dimana 109 orang masih dalam pemantauan, dan 333 orang lainnya sudah selesai dipantau, serta 4 meninggal dunia.
TERPOPULER
