REGIONAL:
Suara.com - Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengungkapkan tiga masalah kebijakan new normal di Indonesia. Ia menganggap kebijakan new normal yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia cukup mencemaskan.
Menurutnya, Indonesia sebenarnya masih berada dalam zona merah pandemi. Berikut tiga masalah new normal versi Fadli Zon.
Masalah kebijakan new normal yang pertama. Fadli Zon merasa pengambilan keputusan terkait daerah yang akan terapkan new normal tampak kacau.
"Otorisasi dan organisasi pengambilan keputusannya kacau," cuit Fadli Zon melalui Twitter, dikutip Suara.com, Rabu (3/6/2020).
Pemerintah telah menetapkan pandemi ini sebagai bencana nasional dan memilih mengatasinya dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020, penetapan PSBB ini kewenangannya dipegang oleh Kementerian Kesehatan.
"Namun, otorisasi 'New Normal', yang dalam praktiknya bisa disebut sebagai bentuk pelonggaran terhadap PSBB, alih-alih dikembalikan ke Kementerian Kesehatan malah dipegang oleh Gugus Tugas. Ini membuat organisasi pengambilan keputusan jadi tak jelas," kata Fadli.
Alhasil, dari 102 daerah yang sudah siap new normal tidak ada satupun kota dari Pulau Jawa yang masuk rekomendasi, kecuali Tegal.
"Tapi anehnya, Gubernur Jawa Barat sudah mengumumkan per 1 Juni kemarin ada 15 daerah di Jawa Barat yang boleh menerapkan “New Normal”. Ini kan jadi kacau otorisasinya!" imbuh Fadli Zon.
BACA JUGA: Dibuka, Pemprov DKI Siapkan Panduan New Normal di Diskotek dan Panti Pijat
Lalu, data yang tidak akurat menjadi masalah kebijakan new normal yang berikutnya.
Fadli mempermasalahkan data reproduksi Covid-19 Indonesia yang dipakai pemerintah. Angkanya sudah berada di 1,09. Menurut WHO ini dianggap terkendali.
"Masalahnya, angka yang digunakan Pemerintah ini adalah angka yang ada di DKI Jakarta. Menggunakan tren perbaikan R0 dan Rt di DKI Jakarta sebagai dasar untuk menggaungkan kebijakan 'New Normal' di level nasional jelas ‘misleading’," tutur mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
Ia juga meminta pemerintah untuk memperhatikan data tersebut. Meskipun di atas kertas tren angka Covid-19 di DKI Jakarta menurun tapi dengan adanya mudik angka ini dapat melonjak.
"Terbukti, saat kasus di DKI menurun, di Surabaya justru terjadi ledakan jumlah penderita Covid-19, yang membuat Surabaya per hari ini bukan hanya zona merah, tapi sudah menjadi zona hitam, saking besarnya jumlah penderita Covid-19 di sana," kata Fadli.
Masalah kebijakan new normal di Indonesia yang ketiga, tingkat pengujian tes Covid-19 di Indonesia tidak proporsional.
Fadli mengungkapkan kekinian untuk urusan perbandingan tes corona, Indonesia masih berada di urutan 96 dari 100 negara dengan kasus terbanyak. Indonesia berada di atas Afghanistan, Sudan, Pantai Gading, dan Nigeria.
WHO menganjurkan syarat minimal pemeriksaan Covid-19 adalah 1 orang per 1.000 penduduk per minggu. Artinya, dengan penduduk Indonesia 273 juta, seharusnya ada tes bagi 273 ribu penduduk per pekan.
BACA JUGA: Cara Isi BBM di SPBU Pertamina Pada Masa New Normal
"Menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga 2 Juni kemarin baru 237.947 orang yang telah menjalani pemeriksaan Covid-19 pada laboratorium yg aktif di seluruh Indonesia. Jumlah yg sangat kecil dan tidak proporsional," jelas Fadli Zon.
Ia menambahkan, "Jadi, dengan jumlah tes nasional yang sangat tidak proporsional tersebut, menggaungkan wacana New Normal menurut saya sebuah langkah spekulatif membahayakan."
Selain itu, Fadli juga merasa pemerintah tidak melibatkan kalangan profesi kesehatan dalam pengambilan keputusan kebijakan new normal. Wacana tersebut lebih banyak didikte kalangan pengusaha, katanya.
Ia pun memperingatkan, "Jangan sampai kebijakan ini hanya uji coba 'trial and error' yg menjadikan rakyat sebagai kelinci percobaan."
TERPOPULER