Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 824 aduan atau keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) di masa pandemi Covid-19.
Keluhan tersebut melalui aplikasi Jaga Bansos KPK sejak 29 Mei hingga 24 Juni 2020.
"Sampai saat ini yang sudah masuk ke Laporan sudah ada 824 keluhan dan Pemda yang sudah menerima itu sudah ada 227 dari 542 Pemda," ujar Anggota Tim Jaga KPK Humam Faiq dalam diskusi virtual bertajuk 'Buka-bukaan Soal Dana Bansos', Selasa (28/7/2020).
Kata Hamam aduan atau keluhan yang paling banyak dari Provinsi DKI Jakarta 36 keluhan, Jawa Barat 18 dan Jawa Timur 7 keluhan.
Kemudian kabupaten/kota atau kotamadya yang paling banyak dikeluhkan yakni Surabaya 47 keluhan, Bogor 26 keluhan dan Subang sebanyak 21 keluhan.
Dari 824 keluhan bansos tersebut, 136 sudah diteruskan ke pemerintah daerah dan 102 sudah diteruskan.
Adapun 311 keluhan sudah terselesaikan di instansi terkait.
"Yang paling banyak masuknya provinsi ke DKI Jakarta Jawa Barat dan Jawa Timur sementara di kabupaten kota kotamadya, Surabaya, Bogor, Subang. Dari 824 puluhan Bansos 136 sudah diteruskan ke pemerintah daerah Kemudian yang sudah ditindaklanjuti 102. 311 udah selesai dari itu per 29 Mei sampai 24 Juni 2020," kata Humam.
Keluhan tersebut di antaranya tidak menerima bantuan, tidak terdaftar, tidak dibagikan petugas, penerima fiktif, bantuan yang diterima kurang dan kualitas bantuan buruk saat diterima.
Baca Juga: Rawan Korupsi, Beberapa LSM Desak Bansos Corona Diganti Jadi BLT
