Suara.com - Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jakarta menginginkan agar Bantuan Sosial (Bansos) untuk warga terdampak corona diganti jadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Sebab bantuan dalam bentuk paket sembako dinilai rawan akan praktek korupsi.
Usulan tersebut disampaiakan organisasi nonpemerintah yang terdiri dari Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Serikat Pekerja Rakyat Indonesia (SPRI), dan Inisiatif.
Ketiganya mendatangi Balai Kota untuk menyampaikan aspirasi soal Bansos dan diterima oleh Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria sore tadi di ruangannya.
Periset Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Gunadi Ridwan mengatakan, pembagian paket dalam bentuk sembako mudah untuk dimanfaatkan oknum dengan cara menaikan harga. Setelah harga dinaikan (mark up), anggaran yang disediakan justru akan masuk kantong pribadi oknum tersebut.
Karena itu, ia menilai seharusnya bantuan diganti jadi bentuk uang yang diberikan lewat sistem transfer perbankan.
"Bagi kami lebih baik transfer karena itu lebih minim, karena kalau sembako itu lebih memungkinkan untuk mark up," ujar Gunadi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/7/2020).
Tak hanya lebih aman, pembagian bantuan dalam bentuk transfer juga akan mendorong perkonomian warga. Sebab mereka akan menggunakan uang itu untuk berbelanja ke warung-warung.
"Lebih baik cash jadi mereka bisa belanja di warung sekitar," jelasnya.
Baca Juga: Skandal Dana Bansos di Jawa Barat Mulai dari Pungli sampai Sunat Jatah
Pihaknya sendiri sudah melakukan survei terhadap warga di lima kota serta satu kabupaten ibu kota. Salah satu hasilnya adalah masih ada ribuan warga yang belum mendapatkan bantuan.
Namun untuk survei apakah warga ingin bantuan dalam bentuk tunai atau sembako, masih belum dilakukan. Ia mengambil kesimpulan uang lebih baik setelah berkonsultasi dengan KPK dan Ombudsman.
"Ini masih dalam survei ini baru survei kedua, di servvei tiga dan empat. Kami akan konfirmasi ke penerima bantuannya lebih baik dalam bentuk tunai atau sembako," pungkasnya.
