Suara.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mencabut Surat Keputusan Nomor 184/KPTS/HK.140/M/2/2020 yang di dalamnya terdaftar ganja atau Cannabis sativa masuk ke dalam komoditas tanaman obat.
Alasannya, ia bakal mengkaji kembali dengan melibatkan sejumlah lembaga yang berkaitan dengan penggunaan ganja.
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Tommy Nugraha mengatakan, Syahrul konsisten mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, dia memilih mencabut keputusannya sembari melakukan pengkajian ulang dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), LIPI dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Kepmentan Nomor 104/2020 tersebut sementara akan dicabut untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi berkoordinasi dengan stakeholder terkait (BNN, Kemenkes, LIPI)," kaya Tommy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/8/2020).
Tommy memaparkan tanaman ganja itu masuk ke dalam jenis tanaman psikotropika tetapi juga telah masuk ke dalam kelompok tanaman obat sejak 2006 dengan Kepmentan Nomor 511/2006.
Pada tahun tersebut, pembinaan dilakukan dengan cara mengalihkan petani ganja untuk bertanam jenis tanaman produktif lainnya dan memusnahkan tanaman ganja yang ada saat itu.
Tommy menekankan bahwa pengaturan ganja sebagai kelompok komoditas tanaman obat itu hanya berlaku bagi tanaman ganja yang ditanam untuk kepentingan pelayanan medis dan atau ilmu pengetahuan, dan secara legal oleh UU Narkotika.
Namun, ia menegaskan belum ada satu pun petani ganja yang dilegalkan dan menjadi binaan Kementan.
Lebih lanjut, Kementan memberikan izin usaha budidaya pada tanaman sebagaimana dimaksud pada Kepmentan 104/2020, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Baca Juga: Mentan Tetapkan Ganja Sebagai Tanaman Obat
Tentu penyalahgunaan tanaman menjadi bagian tersendiri dan tentunya ada pengaturannya tersendiri. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 67 Budidaya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura menyebutkan di Pasal 67.