REGIONAL:
Suara.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera kembali buka suara soal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
Lewat akun Twitter pribadinya, Mardani mengungkapkan pengabaian protokol covid-19 harus menjadi perhatian serius bagi KPU dan Bawaslu.
"Bismillah, fase pendaftaran Pilkada 2020 memberi pelajaran penting tentang bagaimana mengadakan pesta demokrasi di tengah masa pandemi covid-19. Banyaknya paslon, tim, dan pendukung yang mengabaikan protokol Covid-19 harus menjadi perhatian serius bagi KPU dan Bawaslu," tulis Mardani Ali Sera pada Selasa (8/9/2020) seperti dikutip oleh Suara.com.
Lebih lanjut lagi, Politikus PKS ini menuturkan bahwa Komisi 2 DPR RI telah sepakat untuk memperketat pengawasan.
"Jika perlu, sanksi diberikan kepada paslon maupun partai pengusung jika tidak mampu menjalankan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada selanjutnya," sambung Mardani.
Selain itu, Mardani pun setuju apabila KPU dan Bawaslu membuat berbagai tingkatan sanksi seperti yang paling tinggi yakni digugurkan keikutsertaannya dalam pilkada. Adapun hukuman yang lebih ringan bisa dalam bentuk pengurangan jadwal kampanye atau penerbitan surat peringatan.
"Kami di Komisi II DPR RI juga akan segera memanggil KPU dan Bawaslu untuk duduk bersama Kemendagri agar mampu 'memaksa' penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada 2020," kata Mardani.
Tidak hanya itu, Mardani Ali Sera juga menyoroti fenomena banyaknya kepala daerah maupun calon kepala daerah yang terpapar Covid-18.
Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian serius. Kepala daerah maupun calon kepala daerah harus menjaga protokol kesehatan agar tidak menimbulkan klaster baru covid-19.
Terakhir, Mardani Ali Sera juga berharap agar Pilkada serentak 2020 ini dapat dijadikan momen kampanye gaya ikut hidup sehat.
"Jadikan Pilkada sebagai bagian kampanye gaya hidup sehat dakam menghadapi covid-19," ungkapnya.
"Kita semua yakin jika orkestra berjalan dengan baik antara KPU, Bawaslu, dan Kemendagri, penerapan protokol kesehatan akan menjadi kesadaran bersama. Dengan begitu, InsyaAllah Pilkada Desember 2020 menjadi bukti kebesaran kita semua," pungkas Mardani mengakhiri.
Cuitan Mardani Ali Sera tersebut telah disukai oleh 56 pengguna Twitter.
Senada dengan Mardani Ali Sera, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman juga menegaskan bahwa protokol kesehatan akan menjadi syarat pelaksanaan Pilkada serentak pada akhir tahun nanti.
Protokol Kesehatan Jadi Syarat Pelaksanaan Pilkada
Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman menegaskan penerapan protokol kesehatan pada Pilkada serentak harus dipatuhi semua pihak, baik itu bakal pasangan calon maupun masyarakat pendukung dan simpatisan. Hal tersebut, kata Arief, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas hari ini.
"Proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di seluruh tahapan itu harus memperhatikan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran covid 19," kata Arief usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Syarat penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada mutlak dan tak bisa ditawar. Penerapan protokol kesehatan tak hanya harus dipatuhi para penyelenggara pemilu, namun juga peserta dan pemilih.
"Ini pesan Bapak Presiden kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menegaskan agar mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Oleh karena itu protokol kesehatan adalah harga mati dalam semua kegiatan Pilkada.
"Perlu saya tegaskan kembali pertama bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segala-galanya. Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar," kata Jokowi dalam rapat terbatas lanjutan pembahasan persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/9/2020)
TERPOPULER
