Suara.com - Daerah-daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 diminta untuk melakukan rapat koordinasi (rakor), baik secara reguler maupun secara insidentil. Hal ini bertujuan untuk menguji efektivitas kendali sosial yang dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya penularan Covid-19, terutama pada masa kampanye.
Hal ini dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, saat memberikan keterangan pers usai kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020, di Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta.
“Kita ingin menguji mesin kendali sosial oleh pemerintah, bekerja (atau) tidak, di tengah euforia masyarakat ingin berkampanye. Di mindset lama, namanya kampanye itu adalah show of force, ngumpulin orang. Di pandemi ini, kerumunan tidak boleh, sangat dibatasi dan kemudian didorong untuk kampanye-kampanye virtual,” tuturnya, Jakarta, Jumat (2/10/2020).
Tito berharap, agar tim sukses atau pendukung pasangan calon (paslon) bergerak ke masyarakat sebagai agen perlawanan terhadap Covid-19. Misalnya dengan menyosialisasikan visi-misi paslon dalam mengatasi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya secara virtual, membagikan masker, dan lain-lain.
“Bayangkan kalau itu terjadi, pembagian masker secara massal, hand sanitizer secara massal, sabun secara massal, tempat- tempat cuci tangan secara massal, di mana-mana, maka persepsi publik kepada pilkada akan baik. Kita bisa menemukan pemimpin yang baik juga karena mereka melakukan langkah-langkah yang baik dalam rangka penanganan Covid-19,” jelasnya.
Mendagri juga mengapresiasi seluruh pihak atas tertibnya pelaksanaan penetapan paslon dan pengundian nomor urut paslon pada 23-24 September 2020. Pada momen yang dinilai krusial tersebut tidak terjadi kerumunan massa secara masif dan signifikan.
Menurutnya, hal itu menandakan bahwa 'mesin' pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, berjalan optimal dalam mengendalikan Pilkada Serentak 2020 agar aman dari Covid-19.
“Mesin ini berjalan relatif baik, karena tidak terlalu banyaknya pelanggaran protokol, ada tapi tidak seperti tanggal 4 dan 6 (September 2020). Kemudian yang tinggal adalah konsistensi menjaga agar mesin ini tidak kendor, gasnya harus kencang terus sampai ujung nanti,” pungkas Tito.
Baca Juga: Mendagri Tito Lantik Empat Pejabat Kemendagri Jadi Pjs Gubernur
