Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan aksi demo yang berujung kerusuhan di depan gedung DPRD Jabar pada Selasa (6/10/2020), karena ada penyusup.
Hasto menyayangkan aksi yang awalnya dilakukan oleh buruh sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja berbuntut ricuh.
"Dengan masuk di dalam berbagai demo sebagaimana terjadi di kota Bandung tadi malam, sempat terjadi ketegangan kerusuhan dan ternyata itu adalah massa yang disusupkan yang mengaku sebagai buruh," klaimnya.
Hasto menjelaskan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga sudah meminta seluruh kadernya untuk waspadai gelombang demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja karena rawan ditunggangi kepentingan politik.
Pesan itu kemudian disampaikan Hasto kepada seluruh kader banteng dalam Rapat Koordinasi Bidang (RAKORBID) Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan.
"Ibu ketua umum barusan memanggil saya berkaitan dengan dinamika politik saat ini pasca pengesahan UU Cipta Kerja, dimana seluruh jajaran partai wajib mewaspadai berbagai bentuk infiltrasi berbagai bentuk kepentingan politik yang mencoba menunggangi persoalan tersebut," kata Hasto.
Diketahui, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin (5/10/2020).
Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.
Proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sampai Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna.
Baca Juga: Polisi Amankan 18 Pemuda di Kolong Semanggi, Diduga Kelompok Anarko
Pengesahan UU Cipta Kerja ini juga mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama.
Bukan Buruh
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto, memastikan tidak ada massa buruh yang terlibat pada aksi demo yang berujung ricuh di DPRD Jabar kemarin.
Ia mengatakan, massa buruh menyampaikan tuntutan dengan aman dan tertib. Ia memastikan sudah tidak ada massa buruh dari kelompoknya di area Gedung DPR Jawa Barat saat kricuhan terjadi.
"Pukul 16.00 WIB, massa buruh sudah bubar," kata Roy, saat dihubungi via ponselnya, Rabu (7/10/2020).
Roy menilai, dengan berakhirnya aksi penolakan UU Cipta Kerja dengan kericuhan seperti kemarin, hal itu mencederai esensi perjuangan para buruh.
"Kejadian kerusuhan tersebut mencederai kaum buruh yang menuntut Omnibus Law dibatalkan lewat aksi unjuk rasa," ujar dia.
Sebelumnya, massa aksi dari kelompok tidak dikenal melakukan perusakan pada mobil polisi yang ter[arkir di kawasan Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (6/10/2020). Peristiwa ini terjadi saat Polrestabes Bandung serta Brimob Polda Jawa Barat membubarkan massa yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja.
Aksi perusakan itu terjadi sekitar pukul 18.15 WIB setelah massa terpecah akibat pembubaran aksi oleh polisi dengan menggunakan tembakan gas air mata.
Mobil polisi berjenis minibus itu terparkir di depan Gedung Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kependidikan IPA, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Adapun mobil tersebut merupakan salah satu unit dari Bagian Operasi Polrestabes Bandung yang difungsikan sebagai kendaraan tim penindak pelanggaran protokol Covid-19.
Saat ini, Polrestabes Bandung memeriksa sembilan orang terkait kericuhan yang terjadi pada saat demo penolakan UU Cipta Kerja di Kota.
Polisi telah mengamankan 10 orang dari kubu para demonstran. Namun satu orang tidak terlibat dalam masa aksi sehingga dilepaskan kembali.
"Sembilan yang sudah diamankan. Sekarang kita sedang dalami keterlibatannya. Termasuk pengerusakan mobil, sedang kita dalami," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago, saat di temui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Rabu (7/10/2020).
