Makin Terjepit! Mayoritas Warga Amerika Tolak Deklarasi Kemenangan Trump

Bangun Santoso

Jum'at, 06 November 2020 | 10:44 WIB
Makin Terjepit! Mayoritas Warga Amerika Tolak Deklarasi Kemenangan Trump
Presiden AS, Donald Trump. [Mandel Ngan/AFP]

Suara.com - Sebagian besar rakyat Amerika Serikat yang merupakan representasi dari Partai Republik dan Partai Demokrat tidak menerima deklarasi kemenangan prematur Presiden Donald Trump dalam Pilpres AS 2020.

Mereka bersedia menunggu semua suara dihitung sebelum memutuskan siapa yang menang, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis Kamis waktu setempat.

Survei 4-5 November juga menunjukkan bahwa publik sebagian besar mengesampingkan penilaian Trump tentang adanya kecurangan dalam hasil Pemilu.

Perolehan suara Donald Trump membuntuti perolehan suara calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden di Arizona dan Nevada.

Sementara itu, keunggulan perolehan suara Trump di Pennsylvania dan Georgia terus menyusut ketika negara bagian itu menghitung surat suara yang masuk.

Saat jalannya menuju kemenangan menyempit minggu ini, Trump mengeluh tanpa bukti bahwa dia adalah korban penipuan pemilih yang meluas.

Trump menegaskan bahwa dia harus berada di posisi pertama di sebagian besar negara bagian yang masih menghitung suara.

Trump mengumumkan kemenangan sebelum waktunya dalam pidato pagi yang bertele-tele yang salah membaca penghitungan suara di seluruh negeri.

Menurut jajak pendapat tersebut, hanya sedikit orang Amerika yang setuju dengan pandangan presiden tentang Pemilu: 16 persen orang dewasa AS, termasuk 7 persen dari Demokrat dan 30 persen dari Republik, menerima deklarasi kemenangan Trump.

baca juga

84 persen lainnya, termasuk 93 persen dari Demokrat dan 70 persen dari Republikan, mengatakan bahwa para kandidat calon presiden tidak boleh mengumumkan kemenangan sampai semua suara dihitung.

Dua pertiga orang Amerika mengatakan mereka meyakini bahwa pejabat pemilihan lokal bekerja dengan jujur.

Sebanyak 83 persen setuju bahwa "demokrasi kita dapat bertahan menunggu sampai semua suara dihitung untuk mengetahui siapa yang memenangkan pemilihan."

Jajak pendapat Reuters / Ipsos dilakukan secara daring, dalam bahasa Inggris, di seluruh Amerika Serikat.

Jajak pendapat mengumpulkan pendapat dari 1.115 orang dewasa AS, termasuk 524 Demokrat dan 417 Republik, dan memiliki interval kredibilitas, ukuran presisi, sekitar 6 poin persentase. (Sumber: Antara/Reuters)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Twitter Bisa Blokir Trump jika Jabatannya sebagai Presiden AS Usai

Twitter Bisa Blokir Trump jika Jabatannya sebagai Presiden AS Usai

Jawa Tengah | Jum'at, 06 November 2020 | 08:51 WIB

Selangkah Menuju Pintu Keluar Gedung Putih, Donald Trump Murka

Selangkah Menuju Pintu Keluar Gedung Putih, Donald Trump Murka

Jabar | Jum'at, 06 November 2020 | 08:39 WIB

Jika "Pensiun" dari Presiden AS, Akun Twitter Trump Bisa Diblok

Jika "Pensiun" dari Presiden AS, Akun Twitter Trump Bisa Diblok

Jatim | Jum'at, 06 November 2020 | 08:31 WIB

Mayoritas Muslim Amerika Condong Pilih Joe Biden Jadi Presiden AS

Mayoritas Muslim Amerika Condong Pilih Joe Biden Jadi Presiden AS

Jakarta | Jum'at, 06 November 2020 | 08:04 WIB

Waduh! Keluar dari Gedung Putih, Akun Twitter Trump Bisa Diblok?

Waduh! Keluar dari Gedung Putih, Akun Twitter Trump Bisa Diblok?

Tekno | Jum'at, 06 November 2020 | 07:13 WIB

Hakim Michigan dan Georgia Tolak Gugatan Trump soal Kecurangan Pemilu

Hakim Michigan dan Georgia Tolak Gugatan Trump soal Kecurangan Pemilu

News | Jum'at, 06 November 2020 | 10:40 WIB

Trump di Ambang Kekalahan, Menhan AS Bersiap Mengundurkan Diri

Trump di Ambang Kekalahan, Menhan AS Bersiap Mengundurkan Diri

News | Jum'at, 06 November 2020 | 05:58 WIB

Terkini

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:25 WIB

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:05 WIB

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:54 WIB

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:46 WIB

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:13 WIB

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:56 WIB

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:47 WIB

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:15 WIB

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:50 WIB

Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!

Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:49 WIB

×