KPK Pastikan akan Proaktif Bantu SFO Usut Dugaan Suap Garuda Indonesia

Bangun Santoso, Welly Hidayat

Senin, 09 November 2020 | 09:37 WIB
KPK Pastikan akan Proaktif Bantu SFO Usut Dugaan Suap Garuda Indonesia
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan proaktif membantu investigasi lembaga antirasuah Inggris, Seriois Fraud Office (SOF) dalam menyelidiki dugaan penyuapan antara maskapai Garuda Indonesia dengan produsen pesawat Bombardier.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, hubungan kerjasama dalam penegakan hukum lintas negara, harus berdasarkan asas resiprositas atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

"Jadi, prinsip kerjasama internasional adalah berdasarkan asas resiprositas. Di mana KPK akan membantu SFO baik dalam skema proaktif atau pun berdasarkan request," ujar Ali, Senin (9/11/2020).

Meski begitu, Ali belum menyampaikan bila SFO inggris sudah meminta data terkait investigasi sengkarut suap di Bombardier dan Garuda.

Sebelumnya, KPK menyebut kerja sama dengan SFO Inggris sudah berapa kali dilakukan. Termasuk dalam pengusutan kasus suap dan pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia 2004-2015 yang telah menjerat mantan Direktur PT Garuda Emirsyah Satar.

"Satu diantaranya dengan pihak SFO dalam bentuk tukar menukar data dan informasi, utamanya saat KPK sedang menangani perkara suap yang melibatkan direktur utama garuda Indonesia dan kawan-kawan," ucap Ali

Ali menyebut KPK juga selalu terbuka dalam melakukan kerja sama internasional bersama negara lain dalam mengusut dugaan korupsi.

"Sudah lama menjalin kerja sama dengan otoritas asing baik agent to agent maupun melalui MLA," tutup Ali.

Reaksi Erick Thohir

baca juga

Menteri BUMN Erick Thohir sangat mendukung apa yang dilakukan KPK Inggris tersebut. Menurutnya, langkah ini bagian dari bersih-bersih yang dilakukannya di BUMN.

"Karena ini merupakan bagian dari Good Corporate Governance dan transparasi yang dijalankan sejak awal kami menjabat dan sesuai dengan program transformasi BUMN," ujar Erick kepada wartawan, Jumat (6/11/2020).

Dalam hal ini, Erick akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum mulai dari KPK, Kemenkum Ham, dan Kejaksaan dalam penanganan kasus Garuda Indonesia.

Sebelumnya seperti dilansir dari Aerotime, SFO mengungkapkan bahwa saat ini sedang dalam penyelidikan aktif atas dugaan penyuapan dan korupsi sehubungan dengan kontrak dan atau perintah dari Garuda Indonesia.

"Karena ini adalah investigasi langsung, SFO tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut," bunyi pernyataan kantor tersebut.

Garuda Indonesia yang berbasis di Indonesia saat ini mengoperasikan 18 jet regional Bombardier CRJ-1000.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Mafia Tanah Punya Power, Ada yang Terlihat dan Tidak

Mafia Tanah Punya Power, Ada yang Terlihat dan Tidak

News | Sabtu, 07 November 2020 | 19:31 WIB

Berantas Mafia Tanah, BPN Setuju Usulan Johan Budi untuk Gandeng KPK

Berantas Mafia Tanah, BPN Setuju Usulan Johan Budi untuk Gandeng KPK

News | Sabtu, 07 November 2020 | 19:27 WIB

Abdullah Hehamahua: KPK Sudah Tidak Lagi Bertaring seperti Dulu

Abdullah Hehamahua: KPK Sudah Tidak Lagi Bertaring seperti Dulu

News | Sabtu, 07 November 2020 | 18:32 WIB

Camat dan Lurah Kota Makassar Berlibur ke Bali, KPK: Tidak Elok

Camat dan Lurah Kota Makassar Berlibur ke Bali, KPK: Tidak Elok

Sulsel | Sabtu, 07 November 2020 | 15:06 WIB

Daftar Calon Majelis Syuro Masyumi, Ada MS Kaban hingga Eks Penasihat KPK

Daftar Calon Majelis Syuro Masyumi, Ada MS Kaban hingga Eks Penasihat KPK

News | Sabtu, 07 November 2020 | 13:27 WIB

KPK Siap Bantu SFO Inggris Selidiki Dugaan Suap di Garuda Indonesia

KPK Siap Bantu SFO Inggris Selidiki Dugaan Suap di Garuda Indonesia

News | Sabtu, 07 November 2020 | 13:23 WIB

Dukung Ekspor, Garuda Indonesia Mulai Layani Rute Kargo Denpasar-Hongkong

Dukung Ekspor, Garuda Indonesia Mulai Layani Rute Kargo Denpasar-Hongkong

Bali | Sabtu, 07 November 2020 | 12:59 WIB

Terkini

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:59 WIB

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:54 WIB

Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka

Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:52 WIB

PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik

PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:48 WIB

PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!

PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:39 WIB

Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat

Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:30 WIB

DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat

DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:24 WIB

Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana

Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:24 WIB

Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi

Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:13 WIB

Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar

Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:09 WIB

×