Perhimpunan Guru Tolak Buka Sekolah Januari 2021, Ini Alasannya

Suara.com - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menilai keputusan pemerintah pusat memperbolehkan pembukaan sekolah pada Januari 2021 dengan menyerahkan kewenangan ke pemerintah daerah sangat berbahaya, belajar online harus diteruskan sampai vaksinasi dilakukan.

Koordinator P2G Satriwan Salim menjelaskan beberapa alasannya. Pertama, kesiapan pemerintah daerah dan pihak sekolah mempersiapkan infrastruktur protokol kesehatan di sekolah cukup diragukan, sebab budaya disiplin masih kurang, jika lalai maka bisa menyebabkan klaster penularan baru di sekolah.

"P2G meragukan kesiapan sekolah memenuhi syarat-syarat daftar periksa protokol kesehatan yang cukup detail. Kesiapan infrastruktur dan budaya disiplin masih belum maksimal dilaksanakan. Sarana-prasarana yang menunjang protokol kesehatan bersifat mutlak, tapi banyak sekolah belum menyiapkan dengan sempurna," kata Satriwan, Senin (23/11/2020).

Oleh sebab itu, P2G meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Agama turun tangan memastikan satu per satu protokol kesehatan sekolah di daerah.

"Sekolah juga tak boleh memaksa orang tua memberikan izin. Mendapatkan layanan pendidikan adalah hak dasar siswa," sambungnya.

Pembukaan sekolah pada Januari 2021 juga dinilai berbahaya bagi kesehatan pelajar dan tenaga pendidik karena digelar usai libur panjang akhir tahun yang biasanya muncul klaster di tingkat keluarga pasca liburan, belum lagi potensi kerumunan saat Pilkada 9 Desember 2020.

"Bayangkan Januari kemudian sekolah tatap muka dilakukan. Jadi kekhawatiran sekolah akan menjadi klaster terbaru COVID-19 sangat beralasan," katanya.

Kemudian, sekolah tatap muka dengan pembatasan juga tidak akan efektif, sebab interaksi sosial siswa di sekolah juga sangat terbatas dan tak akan optimal, sama saja dengan belajar online dari rumah.

"Guru juga tidak akan bisa optimal mengawasi aktivitas siswa setelah keluar dari gerbang sekolah. Mereka main kemana, melakukan apa, bersama siapa, dan mengendarai apa, semuanya di luar pengawasan guru. Di sini juga letak potensi penyebaran COVID-19 yang kita khawatirkan," ujar dia.

Satriwan menegaskan pihaknya tidak mendukung sekolah dibuka pada Januari 2021, dia menyarankan sekolah baru dibuka setelah pemerintah melakukan program vaksinasi COVID-19 agar aman.

"P2G pada intinya meminta kepada para Kepala Daerah, agar sekolah jangan dulu dibuka secara nasional, sampai vaksin Covid-19 sudah diproduksi, PJJ sebaiknya diteruskan sampai akhir tahun ajaran baru 2020/2021, dengan perbaikan-perbaikan," pungkas Satriwan.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajar tatap muka per Januari 2021 tanpa mempertimbangkan zona resiko penularan covid-19 lagi.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah bersama sekolah dan orang tua murid untuk mempersiapkan diri membuka sekolah.

Kebijakan ini dilakukan untuk menyelamatkan anak Indonesia dari ketertinggalan pelajaran karena berbagai masalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) seperti kondisi mental pelajar maupun tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga.

PJJ yang sudah berjalan sembilan bulan dinilai tidak efektif karena minimnya sarana prasarana pendukung seperti tidak adanya gawai dari siswa dan akses internet yang tidak merata, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Keputusan ini diketok oleh empat menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta direstui oleh Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.