Infografis
Sementara politikus Mustofa Nahrawardaya dalam menanggapi berita penangkapan tersebut berkata dengan nuansa sindiran terhadap penanganan kasus lain oleh pemerintah. "Setelah ada berita menteri ditangkep KPK, Mudah-mudahan bentar lagi ada berita OPM ditangkap TNI. Insya Allah."
Kepada Suara.com, Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan mengaku sangat terkejut begitu tahu kabar Menteri Edhy ditangkap KPK.
"Kaget banget," kata Daniel. Dia belum memberikan penjelasan lebih jauh soal kasus ini. Komisi VI merupakan mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Berita jam 9.25: Menteri Edhy Diduga Terlibat Penetapan Izin Ekspor Baby Lobster
Pelan-pelan mulai terungkap kenapa KPK menangkap Menteri Edhy. Kabar terbaru dari lembaga antirasuah, menteri dari Partai Gerindra itu ditangkap dini hari tadi terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor baby lobster.
"Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster," ucap Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan pers di Jakarta, Rabu (25/11/2020).
Firli mengatakan Edhy ditangkap tim KPK di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, ketika baru pulang dari Honolulu, Amerika Serikat.
Saat ini, Edhy sedang menjalani pemeriksaan di gedung KPK.
"Sekarang beliau di KPK untuk dimintai keterangan, nanti akan disampaikan penjelasan resmi KPK. Mohon kita beri waktu tim Kedeputian Penindakan bekerja dulu," kata Firli.
Baca Juga: Olahraga Kegemaran Menteri Edhy Prabowo, Bersepeda dan Bulu Tangkis
Berita jam 9.00 WIB: Sejak Awal Diingatkan Kontroversi Ekspor Benih Lobster
Analis sektor kelautan Abdul Halim menyatakan kebijakan ekspor benih lobster perlu ditata ulang karena diduga terkait dengan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK.
"Indikasinya mengarah kuat ke kasus ekspor benih bening lobster," kata Abdul Halim dalam laporan Antara, Rabu (25/11/2020).
Abdul Halim menyebut penangkapan terhadap Edhy dan sejumlah orang merupakan tragedi yang patut disayangkan.
Namun demikian, kata dia, asas praduga tak bersalah mesti dikedepankan, dan KPK harus membongkar kasus hukum tersebut setransparan mungkin.
"Pihak yang bersalah dihukum sesuai aturan yang berlaku, dan bisa menjadi hikmah untuk perbaikan tata kelola lobster dan perikanan secara umum di Indonesia yang harus diorientasikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, khususnya pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya.
